Politik Amerika

Politik Amerika Serikat tentu berpijak pada kepentingan nasionalnya. Anthony Lake menggariskan tujuh aspek kepentingan nasional Amerika Serikat pasca Perang Dingin, yaitu: (1) mempertahankan Amerika Serikat, warga negaranya di dalam dan luar negeri, serta para sekutunya, dari berbagai bentuk serangan langsung; (2) mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional; (3) mempertahankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat; (4) menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi; (5) mencegah proliferasi senjata nuklir; (6) menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap Amerika Serikat; (7) memerangi kemiskinanan, kelaparan dan pelanggaran terhadap HAM (Lake, 1995).

Ekonomi Amerika

Amerika Serikat sebagai sebuah negara kapitalis yang maju mendasarkan sistem kapitalisnya pada market economy (ekonomi pasar). Politik-ekonomi Amerika dibangun berdasarkan premis, bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi adalah untuk menguntungkan konsumen serta memaksimalkan penciptaan kesejahteraan, sementara distribusi kesejahteraan merupakan tujuan berikutnya. Karena itu, ekonomi Amerika menggunakan pendekatan model neoklasik, yaitu ekonomi pasar (market economy) yang kompetitif. Dengan model ini, individu diharapkan dapat memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dalam mencapai kesejahteraan, dengan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dan korporasi bisnis diharapkan memaksimalkan pencapaian keuntungan (Gilpin, 1987: 150-151). Ekonomi Amerika Serikat ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak negara telah menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai tolok ukur mata uangnya. Artinya, berharga-tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa saham Amerika Serikat dipandang sebagai indikator ekonomi dunia. Dengan perekonomian yang kuat, Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar $399.1 miliar untuk anggaran militernya. (www.abacci.com/wikipedia/default/aspx).

Militer Amerika

Postur militer Amerika Serikat menggambarkan sebuah negara ideologis. Dalam U.S. Army’s 2007 Posture Statement digambarkan bahwa Amerika memiliki hampir 600,000 tentara aktif A. Lebih dari 40% (sekitar 243,000) tersebar di 76 negara dunia. Sekitar 102.000 tentara di antaranya ada di Irak, 8000 tentara di Kuwait, 18.000 tentara di Afganistan (U.S. Army TRADOC G2 Handbook No. 1 (Version 5.0) A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century). Dari segi peralatan perang, Amerika Serikat sampai tahun 2005 memiliki kurang lebih 510 rudal balistik dengan total sekitar 1100 hulu ledak aktif (warhead) dan 45 hulu ledak cadangan; dengan jarak jangkauan antara 9,600 km hingga 13,000 km. Amerika Serikat juga memiliki kurang lebih 328 rudal balistik yang dapat diluncurkan dari kapal selam atau kapal perang dengan total sekitar 3014 hulu ledak aktif (warhead) dan 170 hulu ledak cadangan dengan jarak jangkau 7,400 km hingga 12,000 km (dari posisi kapal selam/kapal perang) yang menggusung rudal tersebut. Selain itu, menurut laporan tahun 2003, Amerika Serikat merupakan negeri penjual utama persenjataan (US$ 12,1 miliar) di tingkat internasional, disusul Inggris (US$ 6,1 miliar), Rusia (US$ 3,7 miliar), Jerman (US$ 3,2 miliar) dan Prancis (US$ 2,9 miliar). (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/28 /opini/1777489.htm).

Hegemoni Amerika

Amerika akan tegak sebagai sebuah negara kalau tiga pilar di atas (politik, ekonomi dan militer) masih kokoh. Selama dunia masih menginduk kepada Amerika dalam tiga pilar tersebut, negara Amerika masih tetap kokoh. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan hegermoni AS, kecuali dengan menolak dan tidak menerapkan sistem ideologi Kapitalisme. Hal penting pertama adalah bagaimana mengungkap keburukan dari Amerika Serikat. Sebenarnya sudah sangat kentara, bahwa Amerika Serikat saat ini telah menunjukkan kebobrokannya. Keberpihakan tanpa alasan rasional terhadap Israel, standar ganda dalam penilaian HAM dan demokratisasi, eksploitasi ekonomi atas negara-negara Dunia Ketiga, kebobrokan moral warganya dan masih banyak lagi cacat dari Amerika Serikat semestinya cukup menjadi alasan untuk mencampakkan apa yang selama ini dianggap prestasi oleh Amerika. Sebagai contoh, akibat Perang Teluk tahun 1991 saja, di Irak korban langsung yang meninggal diperkirakan berjumlah antara 100-120 ribu jiwa, termasuk 3500-12000 korban sipil. Korban tak langsungnya, yang meninggal karena penyakit yang diakibatkan perang, diperkirakan mencapai 100 ribu. Belum lagi angka kematian bayi pasca perang (1991-1994) yang meningkat 600 persen dan angka kelahiran bayi di bawah normal yang meningkat 500 persen. Bahkan menurut catatan resmi statistik pemerintah Irak, sebanyak kira-kira 1,6 juta rakyat Irak telah meninggal dunia akibat embargo ekonomi pimpinan Amerika Serikat yang telah berlangsung 11 tahun (Eramuslim.com).

Membangun Negara Baru: Khilafah Islam

Amerika Serikat memang mungkin akan runtuh dengan sendirinya dengan kebobrokan ideologi Kapitalisme yang dianutnya. Uni Sovyet telah menjadi contoh bagaimana sebuah negara ideologis yang besar bisa luluh-lantak tak bersisa. Namun keruntuhan Uni Sovyet juga tidak terlepas dari berkembangnya ideologi alternatif di sana. Ketika Michael Gorbachev mengusung Glasnot, Perestroika dan Democratizatie, ideologi negara mendapatkan tandingannya secara internal. Akhirnya, Komunisme tergerogoti dan ambruk setelah loyalitas rakyat dan militer beralih. Model seperti ini pun mungkin dapat dilakukan untuk meruntuhkan Amerika Serikat. Amerika bisa runtuh secara internal seperti runtuhnya Uni Sovyet atau bisa dihancurkan oleh kekuatan eksternal, seperti hancurnya kekuasaan Romawi dan Persia pada masa lampau. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan umat Islam saat ini.

Pertama: Perlu ditanamkan kesadaran ideologis di kalangan umat Islam. Artinya, umat Islam perlu melakukan semacam “revisi” terhadap akidah yang dipeluknya. Sebab, selama ini mereka hanya memahami akidah Islam sebatas sebagai keyakinan spiritual semata, dan tidak sekaligus menjadikannya sebagai akidah politik. Akibatnya, mereka hanya responsif terhadap persoalan-persoalan ritual semata, dan bergeming terhadap persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial dan sejenisnya yang mendera umat. Pada gilirannya, mereka menjadi tidak sadar dengan berbagai manuver politik maupun ekonomi yang dilakukan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang justru setiap waktu mengancam eksistensi mereka.

Kedua: Melepaskan ketergantungan secara ekonomi, politik dan militer terhadap Amerika Serikat.

Ketiga: Menggalang rasa marah dan kebencian kaum Muslim terhadap Amerika Serikat dan aliansi negara-negara kafir. Amerika Serikat mesti dipandang sebagai musuh umat Islam karena telah menjajah negeri-negeri Islam. Amerika Serikat harus dituntut untuk bertanggung jawab atas berbagai penderitaan yang dialami oleh kaum Muslim di berbagai negeri Islam akibat imperialismenya yang sangat menjijikkan dan busuk.

Keempat: Memaksa umat Islam di berbagai negeri untuk menanggalkan ikatan-ikatan nasionalisme, patriotisme, primordialisme, sektarianisme dan kedaerahan; menempatkan kembali ikatan ukhuwah islamiyah pada tempatnya; menyadarkan kaum Muslim akan potensi/kekuatan mereka sebagai kekuatan yang bisa mengikat mereka; menyadarkan mereka bahwa salah satu sebab utama kelemahan mereka adalah karena mereka tidak terikat dengan Islam.

Kelima: Menjelaskan hakikat persoalan-persoalan hangat kaum Muslim seperti kasus Palestina, Kosovo, Irak, Sudan, Aljazair, Afganistan, Tajikistan, Chechnya, Azerbaijan, Filipina, Indonesia, Malaysia, negeri-negeri Arab lain, dll. Semua itu dijelaskan fakta-faktanya dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Keenam: Pengembangan opini umum tentang urgennya keberadaan Khilafah Islamiyah sebagai institusi yang akan melindungi dan mengayomi seluruh kaum Muslim. Dengan itu, umat Islam akan merasa berkepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya dalam realitas kehidupan mereka. Sebab, hanya intitusi Khilafah Islamiyahlah—sebagaimana telah dibuktikan berabad-abad—yang mampu melindungi dan mengayomi umat Islam dari serangan dan intimidasi negara-negara kafir.

Potensi Umat Islam

Untuk dapat mengalahkan Amerika Serikat, negara yang telah berdiri haruslah menjadi negara yang dapat menandingi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat adalah negara ideologis, maka Amerika hanya bisa dikalahkan oleh negara ideologis. Tentu bukan negara yang berbasiskan ideologi Sosialisme. Sebab, walau pernah ‘menandingi’ Amerika Serikat, pengemban utama Sosialisme, yakni Uni Sovyet, akhirnya runtuh juga. Karena itu, yang bisa diharapkan muncul sebagai kekuatan untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah Dunia Islam. Pasalnya, hanya Dunia Islamlah saat ini yang memiliki seluruh potensi untuk menghentikan hegemoni Amerika Serika.

Pertama: Potensi ideologis. Islam sebagai ideologi kaum Muslim menjadi potensi kuat untuk menandingi ideologi Kapitalisme yang diemban Amerika Serikat. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya, The Clash of Civilitation and the Remaking of World Order. Dalam bukunya itu, Huntington menulis, “Problem mendasar bagi Barat bukanlah Fundamentalisme Islam, tetapi Islam sebagai sebuah peradaban yang penduduknya meyakini ketinggian kebudayaan mereka dan dihantui oleh rendahnya kekuataan mereka.”

Kedua: Potensi geografis. Kaum Muslim secara geografis menempati posisi yang strategis jalur laut dunia. Mereka mengendalikan Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, Selat Bab al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut Merah, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormuz di Teluk. Selat Malaka merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Dengan menempati posisi yang strategis ini, kebutuhan masyarakat internasional akan wilayah kaum Muslim pastilah tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut strategis tersebut.

Ketiga: Potensi SDA. Negeri-negeri Islam dianugerahi Allah Swt. Dengan kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa jumlahnya. Negeri-negeri Islam dikenal sebagai wilayah yang subur. Sumberdaya alam kedua yang penting adalah bahan mentah. Dunia Islam mengendalikan cadangan minyak dunia (60%), boron (40%), fosfat (50%), perlite (60%), strontium (27%), dan timah (22%). Di antara bahan mentah tersebut, minyak memiliki posisi yang sangat strategis. Kekuatan minyak ini pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri Arab dalam embargo minyak tahun 1973-1974 terhadap negara-negara Barat. Embargo tersebut mampu menimbulkan keguncangan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saat itu.

Keempat: Potensi jumlah penduduk. Kalaulah umat Islam bersatu di seluruh dunia di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, jumlah penduduknya tentu sangat luar biasa. Saat Dunia Islam masih “tidur” saja jumlah penduduknya lebih kurang 1 miliar atau 20% dari populasi dunia.

Kelima: Potensi militer. Harus diakui bahwa saat ini industri militer Dunia Islam dalam keadaan mundur bahkan mengalami ketergantungan terhadap musuh-musuhnya. Akan tetapi, secara kuantitas jumlah pasukan militer di Dunia Islam sangat besar. Seandainya, dari satu miliar penduduk Dunia Islam direkrut 1 %-nya saja akan didapat 10 juta tentara. Karena itu, dapat dibayangkan jika mobilisasi pasukan militer ini dilakukan oleh sebuah negara, apalagi negara yang bersifat internasional seperti Daulah Khilafah Islamiyah. Itulah beberapa potensi besar yang dimiliki oleh umat Islam saat ini. Dengan potensi ideologis dan faktor-faktor penunjang tersebut, umat Islam berpeluang kembali untuk menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan dahsyat, yang akan mampu mengimbangi, bahkan menghancurkan hegemoni Amerika Serikat saat ini. Hal itu hanya mungkin terjadi jika kaum Muslim berada dalam satu institusi yang menjadi naungannya, yakni Daulah Khilafah Islamiyah.

Khilafahlah yang Akan Menghentikan Hegemoni Amerika

Sebagai negara ideologis, Khilafah Islam akan menjadi negara yang propagandis dan progresif menawarkan ideologinya ke seluruh dunia. Islam sebagai rahmatan lil ’alamin akan menjadikan Negara Islam menjadi negara dakwah. Jihad akan menjadi pilihan jika tawaran simpatik Khilafah Islam ditolak dengan gelap mata. Tentu jihad akan dilancarkan dengan akan berpijak pada ketentuan syariah Islam yang mulia, sebagaimana dulu dicontohkan oleh para Sahabat dan para Tokoh Islam, seperti Salahuddin al-Ayubi dan Muhammad al-Fatih. Dengan penerapan Islam oleh Khilafah, keadilan di tengah-tengah manusia akan terasa nyata, bukan utopia lagi seperti saat ini. Jika Khilafah telah mengumumkan jihad fi sabilillah dan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia maka ide-ide dan hukum-hukum Islam akan dapat tersebar luas di segala penjuru dunia. Ide-ide Islam pun akan memenuhi benak para pemikir dan intelektual. Kemudian, jika Khilafah telah menjalankan kewajiban jihadnya itu, seluruh media massa dunia akan meliput dan menyiarkannya secara luas dan menyedot perhatian umat manusia.

Sesungguhnya masalah Palestina bermula sejak pemisahannya dari Dunia Islam. Sejak itu, masalah Palestina berubah dari masalah Dunia Islam menjadi masalah dunia Arab; lalu berubah lagi menjadi masalah bagi penduduknya saja; dan kemudian berubah lagi menjadi sekadar masalah Gaza dan Tepi Barat.

Seluruh kaum Muslim mengetahui bahwa permasalahan ini berkaitan erat dengan akidah islamiyah dan tidak boleh dilepaskan darinya. Untuk menyelesaikan masalah Palestina penting untuk menolak semua rencana kaum penjajah yang berkonspirasi melawan Palestina baik itu pendirian negara Palestina sekular gabungan Yahudi, Nasrani dan kaum Muslim yang direncanakan oleh Inggris, maupun pendirian dua negara di Palestina, Yahudi dan Palestina. Kedua rencana itu merupakan pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin. Perdamaian dengan Yahudi—yang artinya memberikan konsesi kepada Yahudi atas tanah islami—juga merupakan kejahatan dalam Islam. Penting juga untuk melakukan mobilisasi tentara kaum Muslim untuk memerangi negara Yahudi yang mencaplok Palestina, menghancurkannya dan mengembalikan Palestina secara keseluruhan ke pangkuan negeri Islam.

Irak

Irak tetap menjadi bagian dari Daulah Utsmaniyah hingga Perang Dunia I. Pada saat itu, militer Inggris berhasil menduduki Baghdad tahun 1917 M dan meletakkannya di (trusted state) Inggris tahun 1920 M. Sejak saat itu, Inggris berupaya mengokohkan pengaruhnya secara militer, politik, ekonomi dan kultural melalui pemerintahan kerajaan yang didirikan di Irak. Meskipun perlawanan penduduk Irak terhadap imperialis Inggris terus berlangsung, pengaruh Inggris tetap mendominasi dalam jangka waktu panjang, dilindungi dengan tiga pangkalan militer.

Pasca Perang Dunia II, Amerika mulai berupaya untuk mencabut pengaruh Inggris agar bisa mengendalikan Irak dan minyaknya. Seiring dengan makin besarnya pengaruh minyak terhadap industri dan perekonomian internasional, Amerika mulai menggerakkan serangkaian kudeta di Irak dan menghancurkan pengaruh Inggris. Pertarungan Inggris-Amerika pun makin bertambah sengit selama dua dekade 50-an dan 60-an. Amerika berhasil menjungkalkan pemerintahan kerajaan dan mendirikan republik Irak melalui kudeta militer di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim dan Abdussalam Arif tahun 1958 M.

Tujuan Amerika menginvasi Irak adalah:

1. Kontrol atas minyak. Irak menyimpan cadangan minyak amat besar; mencapai 115 miliar barel (sekitar 11 % cadangan minyak dunia; empat kali lipat cadangan yang dimiliki Amerika). Belum lagi cadangan yang belum terungkap yang bisa mencapai 350 miliar barel dengan kualitas tinggi, mudah dieksploitasi dan berbiaya amat murah.

2. Menghancurkan kekuatan Irak. Amerika khawatir akan digunakan demi kepentingan Islam dan kaum Muslim, apalagi terdapat aktivitas serius di sana untuk mengubah rezim yang ada dan menegakkan Khilafah di sana.

Invasi Amerika ke Irak harus dilawan dengan menyerukan mobilisasi tentara melawan para penyerang itu dan memperlakukan mereka sebagai negara muharib[an] fi’l[an] seperti negara Yahudi. Rencana-rencana Amerika dan sekutunya di Irak berupa kesepakatan keamanan yang ditandatangani oleh pemerintah Irak dengan Amerika tahun 2008 M juga harus dilawan. Pembagian Irak menjadi beberapa golongan, etnis dan mazhab-mazhab yang ada juga mesti dicegah. Untuk itu, mutlak harus ada Daulah Khilafah Islamiyah dan menjadikan Irak bagian darinya.

Sudan Selatan

Selatan Sudan adalah tanah yang penuh dengan kekayaan, di antaranya minyak yang jadi rebutan perusahaan-perusahaan minyak besar. Tanahnya sangat subur. Luas wilayah selatan Sudan mendekati 700.000 kilometer persegi. Jumlah penduduknya tidak lebih dari delapan juta jiwa; 18%-nya adalah Muslim, 17%-nya Nasrani dan mayoritas sisanya penganut paganisme.

Tahun 1922 Inggris mulai menyiapkan pemisahan selatan Sudan dari utara. Inggris mengeluarkan undang-undang yang membuat daerah selatan sebagai kawasan tertutup. Inggris juga membentuk tentara lokal dari anak-anak selatan dengan pimpinan perwira Inggris. Inggris juga berupaya memecah Sudan menjadi dua institusi terpisah, Arab Muslim di utara dan Nasrani-Paganis di selatan. Hal itu bertahan hingga kepergian militer Inggris pada tahun 1956.

Sudan menyaksikan pertarungan internasional yang sengit, antara Inggris dan Amerika. Pengaruh Amerika di Sudan menguat tahun 1969 dengan kudeta Ja’far an-Numairi. Sejak saat itu, Amerika menancapkan cengkeramannya terhadap militer dan berupaya melemahkan kekuatan politik tradisional yang loyal kepada Inggris. Amerika mendukung gerakan separatis di selatan di bawah pimpinan Jhon Garang. Amerika juga mendukung kudeta Omar al-Bashir tahun 1989 M. Berbagai perjanjian ditangatangani untuk mengokohkan separatisme di Sudan seperti Protokol Machakos tahun 2002 dan Kesepakatan Nivasha 2005.

Pemisahkan selatan Sudan—yang tidak lain merupakan konspirasi salibis yang jelas ditetaskan oleh Amerika melawan kaum Muslim di Sudan dengan dibantu oleh rezim pemerintah di Sudan dan kelas politik yang mendukung kesepakatan Nivasha—secara syar’i adalah batil. Selatan Sudan harus dijaga agar tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari bumi Islam. Institusi yang akan kuat menjaganya kelak adalah Khilafah Islam.

Kashmir

Islam masuk ke Kashmir di bawah pimpinan Muhammad ibn al-Qasim semasa Khilafah Abbasiah, dan berkuasa di sana hingga pertengahan abad ke-19. Inggris menginvasi anak benua India tahun 1819 dan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari kaum Muslim. Tahun 1846, Inggris menguasai India secara militer dengan bantuan pemeluk Hindu, Sikh, dan Budha. Inggris lalu menyewakan Kashmir ke kekuasaan feodal Hindu selama 100 tahun di bawah Perjanjian Amritsar. Setelah anak benua dipecah tahun 1947, para penguasa feodal Hindu menyerahkan Kashmir ke India yang memicu serangkaian peperangan. Akibatnya, dua pertiga Kashmir jatuh ke India, dan sepertiganya dikuasai Pakistan. Sejak dijajah Hindu, umat Muslim dibantai, dipenjara, diperkosa dan rumah ibadahnya dihancurkan. Penguasa Pakistan tidak banyak bicara dan membiarkan begitu saja nasib Muslim di Kashmir. India juga belajar dari pengalaman Zionis. Israel yang dibentuk Inggris. Benjamin Chan berkata, “India dan Israel menghadapi musuh yang sama, yaitu fundamentalisme Islam. Kita belajar bagaimana menyikapi Arab dan Muslim dan kita memberi India keahlian kita di lapangan.”

Tahun 1999, para mujahidin hampir menguasai Lembah Kargil dengan bantuan pasukan Pakistan. Namun, pasukan Pakistan mengkhianati para mujahidin, karena tekanan Amerika terhadap pemerintah Pakistan. Pemerintah Pakistan pun memilih jalan negosiasi yang tidak berguna sama sekali.

Amerika sendiri memiliki sejarah panjang dalam kegagalannya menembus India yang dikontrol oleh Inggris dan Partai Konggres yang pro-Inggris. Jatuhnya Uni Soviet memberikan kesempatan bagi Amerika dan Pakistan untuk memberikan peran regional bagi India. Dengan demikian, pengaruh Cina di wilayah itu pun terhambat. Rencana Amerika untuk menyelesaikan Kashmir akan menghilangkan pengaruh Cina untuk mengontrol dua negara nuklir, Pakistan dan India.

Untuk menyelesaikan masalah Kashmir, penting menetapkan hukum jihad untuk membebaskan Kashmir dari pendudukan India dan mengembalikan keamanannya di tangan Muslim, tanpa lagi memperhatikan resolusi PBB, intervensi internasional, ataupun negosiasi yang tidak berguna. Pakistan sendiri mampu untuk bertempur menghadapi India dengan nuklirnya dan angkatan bersenjatanya yang menduduki peringkat ke tujuh di dunia, dan populasi pemudanya yang ingin berjuang demi Islam. Hal ini akan memudahkan untuk merekrut jutaan sukarelawan untuk berperang di jalan Allah membela wanita dan anak-anak. Kita bisa menambahkan kekuatan Muslim Bangladesh, Kashmir, dan juga dari India, yang akan membuat India kacau-balau.

Solusi ini tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan mencabut rezim Pakistan. Rezim Pakistan telah membuktikan dirinya sebagai antek Amerika, melupakan isu Kashmir, meninggalkan warganya, menganggap mujahidin sebagai teroris, mengejar dan mengadilinya sebagaimana diinginkan oleh Amerika. Maka dari itu, penting untuk mengganti rezim ini dengan Khilafah yang berdedikasi untuk Allah dan umat Islam untuk melawan India.

Indonesia

1. Problem Separatisme.

Sebagai negeri Muslim terbesar, maka problem yang menonjol di Indonesia adalah adanya gerakan separatisme yang akan melemahkan kekuatan Indonesia. Ada dua kasus separatisme utama di Indonesia (tentu setelah lepasnya Timor Timur atas dukungan Barat dan kaum salibis), yaitu Aceh dan Papua.

Gerakan separatisme di Aceh terjadi karena Aceh yang tergabung dengan Indonesia menolak penerapan hukum sekular pada tahun 1945. Rezim Sukarno menindas Aceh sejak tahun 1953. Hal ini memberikan kontribusi atas berkembangnya Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 yang menuntut pemisahan dari Indonesia. Kerusuhan dan perlawanan yang terjadi mengakibatkan Aceh diberikan otonomi yang luas pada tahun 2000.

Masalah Aceh memang belum mencapai perhatian internasional atau dukungan untuk pemisahan wilayah itu. Sebaliknya, Amerika Serikat menganggap hal itu “sebuah masalah dalam negeri” Indonesia. Hal ini disebabkan karena salah satu alasan utama, yaitu bahwa masyarakat Aceh adalah kaum Muslim yang taat dan bahwa kaum separatis meminta pelaksanaan syariah.

Masalah lainnya adalah Papua. Papua terletak di pantai Selatan timur Indonesia. Tambang emas dan tembaga terbesar di dunia berlokasi di sini, yang 80% dimiliki oleh perusahaan Amerika (Freeport McCarron). Freeport melakukan ekstraksi emas sejak tahun 1967. Meskipun Indonesia memberikan otonomi luas pada provinsi ini pada tahun 2002, gerakan separatis Kristen itu menolak dan menuntut diadakannya referendum untuk pemisahan secara total di bawah pengawasan PBB yang mirip dengan yang terjadi di Timor Timur.

Banyak indikator yang menunjukkan adanya dukungan Australia dalam membantu para pemberontak di Papua baik secara langsung atau melalui New Guinea, yang juga menyediakan tempat yang aman kepada para pemberontak separatis, di samping dukungan finansial dan militer.

Amerika mulai mengungkapkan keprihatinan besarnya atas konflik di provinsi Papua ketika tahun 2005 Kongres AS memutuskan untuk menerapkan klausul berdasarkan mana Papua telah menjadi bagian dari Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Utusan Khusus HAM Sekjen PBB, Hina Jilani, mengunjungi Propinsi Aceh dan Papua dan membahas ‘pelanggaran HAM di dua provinsi. Pada bulan Juli 2007 Ketua Subkomite Parlemen (Kongres AS) di Asia, Pasifik dan Global, Eni Faleomavaega, mengatakan, “Jika pemerintah Indonesia tidak mampu menangani dengan baik isu Papua, kami akan memberikan kemerdekaannya.” Hal ini menunjukkan niat Amerika dan Australia untuk campur tangan dalam konflik Indonesia di provinsi ini, sama seperti yang dilakukan sebelumnya di propinsi Aceh dan Timor Timur.

2. Solusi atas Separatisme.

Separatisme di Indonesia, baik terkait Timor Timur, Aceh maupun Papua adalah karena intrik dan konspirasi internasional dengan partisipasi banyak kekuatan kafir. Ini harus dilawan dengan menekankan kesatuan wilayah negeri Islam yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Timor Timur harus dikembalikan ke ke Indonesia. Kita juga tidak boleh memberikan jalan kepada provinsi lain seperti Aceh dan Papua untuk melakukan hal yang sama.

Islam melarang pembagian serta pemisahan Islam dan tanah mereka. Dengan demikian, gerakan separatis benar-benar dilarang alias haram.

Solusi sebenarnya adalah bekerja dengan seluruh kaum Muslim dalam rangka mengubah sistem sekular dengan mendirikan Khilafah al-Rasyidah. Khilafah akan menerapkan hukum syariah tentang perlindungan atas kesatuan kaum Muslim dan bekerja dengan tekun untuk menerapkan Islam di seluruh Indonesia.

Wallahu alam. []

[Budi Mulyana, disarikan dari makalah konferensi Internasional Media di Beirut, 18/07/10]

Belakangan ini ada upaya mengkriminalisasi Negara Islam atau Daulah Islam, yang digambarkan sebagai jahat dan berbahaya. Karenanya, Daulah Islam harus ditolak.

Sebelumnya, dikembangkan opini bahwa Islam tidak mewajibkan kaum Muslim untuk menegakkan Daulah Islam. Pertanyaannya: Benarkah Daulah Islam itu berbahaya dan bisa menjadi ancaman? Betulkah Islam tidak mewajibkan Daulah Islam? Lalu bagaimana hukum-hukum Islam ditegakkan tanpa ada isntitusi negara yang menerapkannya? Itulah beberapa masalah yang dibincangkan dalam rubrik Hiwar kali ini bersama H. Budi Mulyana, SIP., M.Si dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia.

Belakangan ada upaya mengkriminalisasi Daulah Islam. Bagaimana menurut Ustadz?

Kriminalisasi itu, yang dikaitkan dengan aksi terorisme, muncul karena adanya ketakutan terhadap tegaknya Daulah Islam.

Hal ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, bisa jadi karena ketakpahaman mengenai Daulah Islam dan bagaimana cara menegakkannya. Kedua, memang karena adanya kebencian terhadap gagasan dan keberadaan Daulah Islam. Perang melawan terorisme saat ini tampak makin mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bentuk Daulah Islam.

Mengapa Barat menganggap Daulah Islam sebagai ancaman dan apa yang diancam?

Itu tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Dulu Daulah Islam pernah menjadi adidaya dunia sekaligus menjadi ‘hantu’ bagi bangsa Barat. Futuhat (penaklukan) yang dilakukan Daulah dan kejayaannya yang tak tertandingi telah menjadikan Daulah Islam sebagai musuh abadi mereka.

Kini, walau Daulah Islam sudah lenyap, mereka khawatir Daulah Islam muncul kembali. Itulah mengapa, mereka selalu menganggap Daulah Islam sebagai ancaman. Karena itu, mereka terus-menerus berupaya mengkriminalisasi Daulah Islam untuk menghambat kemunculannya kembali. Kriminalisasi ini kemudian dijadikan oleh Barat untuk melakukan intervensi terhadap negara lain, khususnya negeri Muslim.

Di sisi lain mereka juga melakukan adu domba terhadap kelompok kaum uslim. Yang moderat mereka rangkul. Yang fundamentalis, yang menginginkan tegaknya Daulah Islam, mereka stigma dengan sebutan teroris.

Walhasil, Daulah Islam sebagai ancaman hanyalah persepsi mereka. Mereka menggunakan itu sebagai alat untuk mengokohkan penjajahan mereka atas negeri-negeri kaum Muslim dan menghalangi Daulah Islam untuk tegak kembali, yang bisa melawan penjajahan mereka.

Bagaimana cara Barat menghalangi kemunculan kembali Daulah Islam?

Pertama: dengan terus mengopinikan bahwa penegakkan Daulah Islam adalah ide yang absurd, membahayakan perdamaian dunia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Daulah Islam mereka jadikan sebagai ‘musuh’ bersama dan itu yang terus-menerus dipropagandakan tidak hanya kepada rakyat mereka, bahkan juga kepada anak-anak negeri Muslim.

Kedua: Barat melaksanakan sistem yang mereka buat untuk menghalangi tegaknya Daulah Islam. War on Terrorism mereka serukan sebagai serangan masif terhadap ide Islam Global. Tidak hanya sekedar wacana, mereka bahkan melakukan aksi langsung di negara-negara yang disinyalir punya potensi yang kuat untuk dapat tegak Daulah Islam, seperti terhadap Afganistan dan Irak.

Ketiga: dengan menjadikan penguasa negeri-negeri Muslim sebagai penguasa yang melayani kepentingan mereka; menjadikan para ulama sebagai corong untuk membelokkan makna hakiki tentang Islam dan Daulah Islam. Dengan demikian, sempurnalah gambaran negatif mengenai Daulah Islam.

Bila umat tidak kritis, apalagi dalam kondisi yang lemah iman, mereka akan mencari jalan selamat. Mereka akan menyelaraskan pikiran dan tindakan mereka dengan Barat dan tak berani menyuarakan cita-cita mulianya untuk menegakkan Daulah Islam secara tegas. Inilah yang sekarang sedang terjadi.

Bagaimana sebetulnya potret Daulah Islam itu?

Daulah Islam sebagaimana yang dibangun pada masa Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para Sahabat dan khalifah setelahnya adalah daulah yang agung. Di dalamnya seluruh syariah Islam diterapkan. Di dalamnya Islam tidak hanya diamalnya secara individual, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial-budaya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dll. Di dalamnya, masyarakat ditata tanpa diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim. Pola hubungan internasionalnya menjamin keadilan dan rahmat. Itulah gambaran Daulah Islam yang pantas dirindukan dan dicita-citakan tidak hanya oleh Muslim dengan keimanannya yang kokoh, namun juga bagi siapapun yang punya idealisme kehidupan dunia seperti tadi. Banyak pengakuan mengenai sejarah keagungan Daulah Islam ini, termasuk dari kalangan Barat sendiri yang jujur.

Secara faktual, seberapa penting keberadaan Daulah Islam saat ini?

Daulah Islam adalah sistem kenegaraan yang paripurna karena memadukan aspek spiritual dan politis; tidak memisahkannya seperti negara-negara sekular atau menafikannya seperti negara-negara komunis.

Bila manusia menginginkan negara yang sempurna dan paripurna, itulah Daulah Islam. Kita harus ingat, Daulah Islam adalah peradaban yang memimpin dunia selama lebih dari 1400 tahun; memimpin dengan penuh rahmat dan menciptakan stabilitas dunia yang tiada bandingannya.

Sebaliknya, keadaan dunia kini sangat luar biasa terpuruk. Ini karena dunia saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pengemban ideologi yang buruk, yakni Kapitalisme-sekular. Kapitalisme-sekular inilah yang justru bukan hanya menjadi ancaman, tetapi bahkan telah terbukti menimbulkan berbagai kekacauan global.

Jadi, bila umat manusia ingin menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrahnya, maka tidak ada pilihan selain menjalankan seluruh aturan Rabb-nya, yakni syariah Islam, dalam bingkai Daulah Islam.

Mengapa keberadaan Daulah Islam itu penting?

Pertama: bagi seorang Muslim Daulah Islam itu penting untuk memenuhi kewajiban perintah Allah SWT. Kedua: untuk mewujudkan eksistensi tertinggi umat Islam.

Adapun bagi non-Muslim, Daulah Islam itu penting untuk menggantikan tatanan dunia yang saat ini dipimpin oleh Kapitalisme yang semakin kentara kebobrokannya. Lagi pula, tak ada alternatif lain setelah tumbangnya Komunisme selain ideologi Islam yang diterapkan oleh Daulah Islam.

Bagaimana dengan opini bahwa menegakkan Daulah Islam itu tak perlu?

Itu menunjukan kedangkalan pemahamannya akan agama Islam atau setidaknya mungkin sudah terbutakan oleh propaganda Barat yang berusaha mengaburkan pemahaman Islam yang sahih.

Rasulullah saw. sendiri mengemban dakwah di Makkah hingga akhirnya hijrah ke Madinah untuk mewujudkan Daulah Islam. Itu menunjukkan bahwa Daulah Islam adalah suatu keniscayaan dalam pandangan agama Islam.

Tinggal bagaimana cara menegakkannya. Itulah yang penting kita pelajari dari sirah Rasulullah saw.

Lalu secara syar’i bagaimana tatacara menegakkan Daulah Islam itu?

Menegakkan Daulah Islam artinya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk menerapkan aturan-aturan Allah SWT secara kaffah. Hal ini akan terwujud apabila masyarakat sadar tentang pentingnya aturan-aturan Allah tersebut. Mereka sadar akan jatidiri mereka sebagai manusia yang lemah yang diciptakan Allah SWT untuk menghamba hanya kepada-Nya dan mewujudkan rahmatan lil alamin.

Bentuk kesadaran ini hanya akan terwujud apabila ada proses pembentukan kesadaran berupa dakwah fikriyah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yakni menanamkan pemikiran Islam ke dalam diri umat, bukan dengan kekerasan atau angkat senjata, karena kekerasan tidak akan membuahkan kesadaran; juga bukan dengan jalan kompromistis seperti demokrasi, karena yang terbentuk hanya kesepakatan yang bisa jadi hanya memperturutkan hawa nafsu atau kepentingan sesaat.

Rasulullah saw. mencontohkan kepada kita bagaimana thariqah untuk mewujudkan Daulah Islam di Madinah. Langkah yang Rasulullah saw lakukan adalah jalan dakwah. Sejak awal masa nubuwah, Rasulullah saw. menghimpun para Sahabat dalam kutlah dakwah beliau. Mereka inilah yang bersama Rasulullah melakukan proses sosialisasi mengenai Islam dan penerapan Islam. Untuk hal yang mereka dapat jalankan, mereka praktikan.

Penciptaan opini dan kesadaran umum tentang Islam di tengah-tengah masyarakat terus diupayakan. Selain itu, Rasul saw. melakukan proses thalabun nushrah (menggalang dukungan dari para pemilik kekuatan) kepada kabilah-kabilah Arab untuk mendapatkan perlindungan atas dakwah bahkan untuk mendapatkan kekuasaan Islam. Akhirnya, nushrah itu datang dari kaum Aus dan Khazraj dari Yasrib (Madinah).

Setelah mereka melakukan Baiat Aqabah II, terjadilah penyerahan kekuasaan ke tangan Rasulullah saw. Terjadilah Hijrah. Setiba Rasulullah saw. di Madinah, dimulailah tonggak Daulah Islam. Islam tidak lagi dijalankan hanya sebatas aspek individual dan kelompok, namun juga dalam seluruh tatanan kenegaraan.

Dari sana terlihat bahwa Rasulullah tidak menegakkan Daulah Islam dengan gerakan bersenjata, juga tidak melalui jalan kompromistis dengan mekanisme demokrasi. Rasul melakukannya dengan jalan dakwah; membentuk kelompok dakwah yang konsisten memperjuangkan Islam; menciptakan opini umum dan kesadaran umum. Akhirnya masyarakat, yang telah menyadari keluhuran nilai-nilai Islam, menginginkan Islam ditegakkan dalam bingkai Daulah Islam. Itulah yang semestinya juga kita lakukan saat ini. Wallahu a’lam. []

Situs WikiLeaks telah merilis lebih dari 400.000 dokumen rahasia AS tentang Perang Irak dari Januari 2004 sampai Desember 2009. Bocoran dokumen itu mengungkapkan rincian peristiwa perkosaan, penyiksaan, pembunuhan warga sipil yang dilakukan dari helikopter tempur dan insiden lainnya oleh pasukan koalisi dan pasukan Irak, yang bahkan dilakukan di bawah kontrol Obama pada tahun 2009. Dokumen itu juga mengungkapkan bagaimana tentara koalisi menutup mata atas laporan tentang penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan secara ekstrajudisial oleh pemerintah boneka Irak.

Pembocoran dokumen Perang Afganistan (Afghan War Diary atau The War Logs) terjadi pada 25 Juli 2010 saat informasi internal militer Amerika Serikat disiarkan oleh Wikileaks. Situs tersebut mengungkapkan dokumen aktivitas militer AS, tentara Pakistan, kepemimpinan politik Afganistan, serta hubungan dengan pemimpin al-Qaeda dan Taliban. Sebelum dirilis kepada publik, Wikileaks telah memberikan akses kepada The Guardian, The New York Times, dan Der Spiegel. Kebanyakan dokumen ini dikelompokan sebagai dokumen “rahasia”. Kebocoran ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pembocoran_Dokumen_Perang_Afganistan)

Beberapa yang diungkapkan oleh The War Logs antara lain:

• Pemburuan sebuah unit rahasia “Black” yang diberi tugas khusus untuk memburu pimpinan Taliban baik untuk dibunuh atau ditangkap “kill or capture” tanpa proses peradilan.

• Usaha AS menutup-nutupi kesaksian bahwa Taliban telah mendapatkan serangan udara mematikan melalui surface-to-air missiles.

• Pasukan koalisi yang dipimpin AS menggunakan pesawat tanpa awak yang mematikan Reaper untuk memburu dan membunuh Taliban melalui remote control yang dikendalikan di Nevada AS.

Yang paling mendapatkan perhatian dari media massa adalah saat pada bulan April 2010, Wikileaks memuat video tentang helikopter militer AS, Apache, yang menewaskan 12 orang, termasuk wartawan Reuters, Namir Noor-Eldeen (22 tahun) dan supirnya, Saeed Chmagh (44 tahun), dalam serangan di Baghdad pada tanggal 12 Juli 2007.

Dalam serangan itu terekam percakapan yang membuat miris, karena menganggap serangan tersebut seolah sedang memainkan game. Pimpinan Helikopter dengan menggunakan moniker Crazyhorse, membuka serangan dan tertawa puas setelah berhasil membunuh orang di jalanan. “Hahaha. I hit ‘em,” ungkapnya. Ditimpali oleh teman pasukannya, “Oh yeah, look at those dead bastards.”

Tentu apa yang dilakukan Wikileaks ini mendapatkan reaksi dari Pemerintah AS. Sejak Maret 2010, saat Direktur Wikileaks, Julian Assange, menerbitkan sebuah dokumen yang disebut dari dinas intelijen Amerika Serikat, Wikileaks diposisikan sebagai “ancaman terhadap militer AS.”

Juru Bicara Dephan AS Kolonel Dave Lapan mengatakan, penyebaran dokumen tersebut sebagai suatu “kejahatan”. Dia mengatakan para pejabat sedang mengkaji untuk memutuskan “apakah mereka akan mengungkap para sumber dan metode yang dipakai”, dan apakah hal tersebut akan membahayakan Amerika dan personil koalisi.

Gedung Putih juga meminta Wikileaks untuk tidak menerbitkan 15 ribu dokumen lain yang diduga dimiliki situs internet tersebut. Pemerintah AS belakangan mengakui kepada BBC bahwa dokumen yang diterbitkan Wikileaks itu adalah dokumen yang asli.

WikiLeaks adalah organisasi internasional yang bermarkas di Swedia. Situs Wikileaks menerbitkan dokumen-dokumen rahasia sambil menjaga kerahasiaan sumber-sumbernya. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2006. Organisasi ini didirikan oleh disiden politik Cina, dan juga jurnalis, matematikawan dan teknolog dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Artikel koran dan majalah The New Yorker mendeskripsikan Julian Assange, seorang jurnalis dan aktivis internet Australia, sebagai direktur Wikileaks. Wikileaks secara resmi beroperasi di bawah organisasi yang diberi nama Sunshine Press dan mengaku mendapat dana dari para pegiat hak asasi manusia, wartawan investigatif, ahli teknologi dan khalayak umum. (http://id.wikipedia.org/wiki/Wikileaks).

Saat ini Wikileaks mengaku menampung lebih dari satu juga dokumen. Setiap orang boleh mengirimkan informasi ke Wikileaks tanpa harus menyebutkan nama, namun ada sebuah tim—yang terdiri dari para sukarelawan berupa wartawan dan staf Wikileaks sendiri—yang memutuskan apakah dokumen itu layak muat atau tidak di situs mereka.

Hipokrit Human Right

Apa yang dibeberkan Wikileaks kembali mengusik intelektualitas kita mengenai konsep Human Right/Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai HAM yang dianggap universal dan dijunjung tinggi oleh para pengusungnya kembali menjadi ‘absurd’, karena akan dibelenggu dengan alasan keamanan nasional.

Hal ini mengingatkan kita pada statemen yang diungkapkan oleh Karimov, Presiden Uzbekistan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Sekjen PBB di Tashkent, Uzbekistan. Ia dengan berang menanggapi pertanyaan seputar pelanggaran HAM di Uzbekistan. Ia berkata, “Saya ingin menjawab pertanyaan wartawan tadi dengan pertanyaan juga. Katakan pada saya, adakah satu saja negara di dunia ini yang tidak melanggar HAM? Mungkin Anda dapat menyebut satu negara yang tidak melanggar HAM atau yang tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM?’”

Pertanyaan retoris ini semestinya mengajak kita untuk menelaah ulang konsepsi HAM ini.

AS dan HAM

AS menjadikan HAM sebagai salah satu basis strategi politik luar negerinya. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak akhir dasawarsa 70-an pada masa kepemimpinan Presiden Jimmy Carter. Sejak saat itu, Departemen Luar Negeri AS selalu mengeluarkan evaluasi tahunan mengenai komitmen negara-negara di dunia dalam menerapkan HAM. Evaluasi tahunan itu juga menilai sejauh mana negara-negara itu memberikan toleransi kepada rakyatnya untuk menjalankan HAM. Penilaian ini kemudian menjadi landasan bagi sikap yang akan diambil AS terhadap negara-negara yang oleh Washington dianggap tidak terikat dengan prinsip-prinsip HAM. Misalnya, Washington mengaitkan komoditas gandumnya untuk Uni Soviet, dengan toleransi Uni Soviet kepada warga negaranya yang Yahudi untuk berimigrasi ke negara Yahudi di Palestina. AS juga menjadikan HAM sebagai alat justifikasi untuk melakukan intervensi militer di Haiti pada tahun 1994. Terhadap Indonesia, AS mengaitkan peristiwa Tim-Tim dengan bantuan militernya.

Peluang itu muncul mengingat bahwa prinsip dalam hukum internasional adalah pacta sun servanda (hanya mengikat bagi pihak yang terlibat). Karena itu, sebagai produk hukum internasional, DUHAM akan berlaku bagi pihak-pihak yang menandatanganinya. Hal ini berkonsekuensi bahwa tidak mungkin dapat diberlakukan sanksi internasional terhadap negara yang melanggar HAM. Kalaupun ada hanyalah sanksi moral, yang bisa berupa pengucilan dari negara-negara yang menandatangi DUHAM tersebut.

AS, sebagai negara superpower yang unilateral, memanfaatkan posisinya tersebut untuk memasukkan kepentingan negaranya dalam berbagai perjanjian internasional. AS mengikuti perjanjian internasional yang menguntungkan negaranya dan tidak mengikuti yang tidak menguntungkannya, seperti Protokol Kyoto. Dengan hal ini, pengucilan suatu negara dari pergaulan internasional sangat sarat dengan kepentingan negara lain dan pengaruh dari negara-negara yang memiliki power untuk memaksakan kehendaknya kepada negara-negara yang lemah.

Itulah yang menjadikan kebijakan luar negeri AS yang bertumpu pada HAM bersifat diskriminatif. AS hanya menutup mata dan tidak mengganggu gugat sedikit pun negara-negara tertentu yang melanggar HAM, karena kepentingan AS mengharuskan demikian. Terhadap negara-negara seperti ini, AS hanya mengeluarkan kecaman dan kutukan saja. Sebaliknya, AS dapat bersikap ganas terhadap negara-negara pelanggar HAM yang lain, misalnya dengan mengambil tindakan-tindakan militer, seperti tindakannya terhadap Haiti; atau mengambil tindakan-tindakan ekonomi dan perdagangan, seperti yang dilakukannya terhadap RRC; atau mengambil tindakan-tindakan politik dan diplomatik, sebagaimana yang diberlakukan terhadap banyak negara. Inilah yang telah dibongkar oleh Wikileaks. Semua itu dilakukan AS demi tuntutan kepentingan-kepentingannya dan tuntutan-tuntutan hegemoninya atas negara-negara tertentu.

HAM: Alat Penjajahan

Begitu kentara muslihat di balik penerapan HAM, tak ayal, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyebut propaganda HAM ini sebagai Human Rights Imperialisme (penjajahan dengan kedok HAM), bahkan mantan Menlu Ali Alatas menyatakan, tidak satu pun negara berhak mendiktekan HAM.

Secara konsepsional, HAM tidaklah jelas, apakah bersendi pada asas universal atau asas lokalitas yang mengakui keragaman budaya. Lalu pada sisi mana HAM itu berpihak: individu atau masyarakat. Dalam penanganannya, apakah HAM hanya menjadi urusan dalam negeri (statis) atau negara-negara lain yang lebih kuat berhak mencampuri negara lain dalam penegakan HAM (hegemonial).

Kendati tidak ada kesepakatan mengenai konsep-konsep HAM tersebut, Dunia Barat memaksakan konsepsinya sendiri untuk diterapkan oleh semua negara di dunia.

Namun, realitas sejarah menunjukkan bahwa Barat sebagai bangsa-bangsa kolonialis-imperialis sangat tidak menghormati dan menghargai HAM. Penjajahan yang mereka lakukan betapa telah mendatangkan bencana dan penderitaan yang sangat berat atas berbagai bangsa di dunia. Merekalah yang memicu terjadinya krisis kemanusiaan yang dahsyat dalam Perang Dunia ke-1 dan ke-2.

Saat AS menghancurkan Jepang dengan bom atom, di manakah HAM diletakkan? Ratusan ribu korban yang jatuh lebih banyak rakyat sipil ketimbang kalangan militer. Ini bertentangan dengan hukum perang. Begitu pula saat Perang Vietnam. AS melakukan tindakan yang sangat biadab dengan membunuhi rakyat dan memusnahkan desa-desa, tidak lebih ringan dengan apa yang terjadi di Timor Timur. Manakah HAM itu?

Apakah AS, Inggris, Prancis dan sekutu Barat lainnya menghargai dan menegakkan HAM ketika mereka menyokong Israel mengusir, membunuh, memperkosa, membantai dan tindakan biadab lainnya terhadap rakyat Palestina? Demikian juga pengeboman bertubi-tubi terhadap Irak dan Afganistan oleh AS dan Inggris, yang sampai saat ini masih diberlakukan. Padahal tindakan itu telah merenggut beribu-ribu nyawa penduduk tak bersalah dan sangat menyengsarakan rakyatnya. Masih sangat banyak peristiwa dan tragedi yang membuktikan bahwa imperialis Barat adalah para pelanggar HAM.

Dalam implementasinya, HAM sangat dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang memiliki kekuatan. Dengan kata lain, penerapan HAM tidak terlepas dari kepentingan politis, ekonomis dan ideologis dari negara-negara yang punya kekuatan besar. Dalam konteks itu Dunia Barat, khususnya AS, memanfaatkan isu HAM untuk menekan suatu negara demi kepentingannya sendiri. PBB dan badan internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia acapkali dipakai AS untuk merealisasikan kepentingannya itu.

Sejak keberadaannya HAM justru digunakan sebagai alat penjajahan Barat terhadap dunia Timur, khususnya negeri-negeri kaum Muslim. HAM yang muncul pada abad ke-21 adalah isu yang menggantikan kolonialisasi Barat terhadap negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Setelah Barat mengeruk habis kekayaan bangsa-bangsa tersebut pada masa penjajahan di abad ke-16 sampai abad ke-20, Barat menggunakan HAM untuk menjajah dalam bentuk lain.

Dengan alasan HAM, Barat mengukur, rezim baru di negeri kolonial apakah pro terhadap mereka ataukah tidak. HAM menjadi pisau bermata ganda: bila menguntungkan mereka berdiam; bila merugikan mereka akan teriak tentang pelanggaran HAM.

Inilah wujud dari inkonsistensi HAM. Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya, misalnya, telah menjadikan HAM sebagai komoditi politik luar negerinya. Praktek HAM dengan standar gandanya mereka lancarkan secara diskriminatif terhadap negara-negara yang mengancam kepentingan AS dan negara kapitalis lainnya. Ini semua dilakukan Barat demi tuntutan kepentingannya untuk mendominasi berbagai bangsa di dunia. 

Istilah Radikal-Teroris

Kata radikal awalnya berasal dari bahasa latin radix yang artinya akar (roots). Istilah radikal dalam konteks perubahan kemudian digunakan untuk menggambarkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Dalam kamus Oxford disebutkan istilah radical kalau dikaitkan dengan perubahan atau tindakan berarti: relating to or affecting the fundamental nature of something; far-reaching or through (berhubungan atau yang mempengaruh sifat dasar dari sesuatu yang jauh jangkauannya dan menyeluruh).

Kini, kata radikal menjadi istilah politik (political words) yang cenderung multitafsir, bias dan sering digunakan sebagai alat penyesatan atau stigma negatif lawan politik. Misal: penggunaan istilah Islam radikal yang sering dikaitkan dengan terorisme, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, skriptualis dalam menafsirkan agama, menolak pluralitas (keberagamaan) dan julukan-julukan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan buruk.

Istilah radikal kemudian menjadi alat propaganda yang digunakan untuk kelompok atau negara yang berseberangan dengan  ideologi dan kepentingan Barat.  Julukan Islam radikal kemudian digunakan secara sistematis terhadap pihak-pihak yang menentang sistem ideologi Barat (Kapitalisme, Sekularisme dan Demokrasi), ingin memperjuangkan syariah Islam, Khilafah Islam, menginginkan eliminasi Negara Yahudi dan melakukan jihad melawan Barat.

Adapun menurut Mark Juergensmeyer (1993). radikalisme dalam Islam muncul karena kegagalan nasionalisme sekular yang dianggap tak mampu mengakomodasi aspirasi kalangan agamawan. Kalangan Islam radikal, menurut dia, tidak menolak modernitas dalam arti ilmu pengetahuan atau teknologi, tetapi mereka tidak bisa menerima ideologi di balik itu: sekularisme dan materialisme. Penolakan terhadap sekularisme menguat karena sistem itu tak memberikan tempat bagi ajaran Islam, memarginalisasi kaum Muslim, serta memperparah krisis yang melanda Dunia Islam.

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Imran Mawardi MA, mengatakan, istilah radikalisme sengaja dibuat oleh Barat untuk menghancurkan umat Islam. Sebab, pasca keruntuhan Komunisme, satu-satunya ideologi yang menjadi ancaman paling menakutkan bagi dunia Barat adalah Islam. (Hidayatullah.com.)

Istilah Moderat

Bertolak belakang dengan istilah radikal-teroris. Dalam wacana keberagamaan sekarang ini, istilah moderat memiliki konotasi yang sangat positif. Moderat adalah kata yang menghipnotis. Islam moderat, misalnya, dimaknai sebagai Islam yang anti-kekerasan dan anti-terorisme.

Kalangan orientalis memberikan pencitraan bahwa Islam moderat itu di satu sisi memiliki pandangan dan sikap mendukung demokrasi, mendukung kebebasan beragama, kesetaraan jender, sistem pemerintahan secular dan HAM; di lain sisi juga menentang supremasi Islam, menentang jihad dan syariah serta kritis terhadap Islam.

Graham E. Fuller  dalam bukunya, Freedom and Security: Necessary Conditions for Moderation, mengidentifikasi bahwa padangan non-Muslim melihat moderat yaitu mereka yang meyakini prinsip demokrasi, memiliki sikap toleransi dan memperlakukan perempuan setara dalam persoalan hukum dan sosial.

Pemahaman dalam perspektif Barat tersebut diatas kemudian dimaknai dalam ruang lebih khusus, contohnya dalam persoalan syariah.  Para orientalis sering menjustifikasi pandangannya dengan mengatakan bahwa Muslim moderat adalah mereka yang menentang syariah, seperti yang diungkapkan oleh Andrew McCarthy.

Islam moderat kemudian identik dengan Islam yang bersahabat, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Beberapa elit ormas Islam dengan tegas mengklaim sebagai representasi dari Islam yang moderat, bukan liberal dan juga bukan fundamentalis. Landasan teologis-ontologis pun dibangun untuk mengokohkan pilihan ini, seperti dengan menjelaskan bahwa istilah Islam moderat memiliki padanan dengan istilah Arab ummatan wasathan atau ad-din al-wasath (QS 2: 143) yang diartikan “golongan atau agama tengah”, tidak ekstrem.

Dalam konteks percaturan global saat ini, dan juga konteks lokal Indonesia, menjadi Muslim moderat dianggap menjadi pilihan yang pas dan “aman”. Moderate pun dianggap lebih tepat karena berarti medioker; harapan untuk memediasi kelompok atau pihak yang senantiasa terjebak dalam situasi konflik. Bagi berbagai kelompok Islam, mengambil posisi moderat tentu bebas dari berisiko, tak berbahaya dan terkesan taktis.

Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hasyim Asy’ari, pendiri NU, tentu bukanlah orang-orang moderat. Nabi Muhammad saw. pasti juga bukan orang moderat. Mereka adalah para revolusioner sejati. Pemaknaan ad-din al-wasath sebagai agama yang moderat atau agamanya orang moderat justru menyesatkan.

Program Pesanan Musuh-Musuh Islam

Penyesatan istilah yang dilakukan secara massif bukanlah peristiwa kebetulan belaka. Apalagi muncul anggapan bahwa hal tersebut hanya kekeliruan akademis yang dianggap lazim dalam dunia akademik. Dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan yang teratur, terarah dan menuju target tertentu, kita dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan sebuah program sistematis yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam baik secara langsng atau melalui agen-agen mereka di negeri-negeri Muslim.

Salah satu indikasinya adalah dengan melihat bagaimana sikap Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sangat concern dalam masalah pengistilahan. Bagi mereka rumusan kata menjadi sangat penting. Apalagi jika akhirnya melahirkan stigma dan salah paham terhadap suatu agama. Perhatian besar kini diarahkan Pemerintah AS terhadap masalah tersebut. Contohnya adalah bahwa mereka berupaya untuk tak lagi menggunakan istilah Islam radikal dalam seluruh pidato resmi. Presiden AS, Barack Obama mengungkapkan, persoalan kata ini sangat penting. Sebab, dengan menggunakan kata-kata atau rangkaian kalimat yang mengaitkan Islam dengan ancaman teror justru akan menguntungkan propaganda yang telah dilakukan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan. Sebaliknya, akan mengalienasi Muslim moderat di AS.

Melalui National Security Strategy, John Brennan, pejabat AS yang menangani masalah kontraterorisme, mengungkapkan perubahan diperlukan untuk menghentikan langkah kelompok al-Qaidah. Selama ini, kata mereka, pemimpin kelompok teror itu menggunakan dan memanfaatkan persepsi yang salah. Para pemimpin kelompok itu menganggap dirinya sebagai pemimpin agama yang mempertahankan kesucian agamanya. Brennan mengatakan, menggambarkan kelompok kelompok seperti al-Qaidah dengan menggunakan term atau istilah yang mengacu pada agama, melahirkan anggapan bahwa AS melakukan perang terhadap Islam.

Komandan pasukan AS di Afganistan, Jenderal David Petraeus, menulis dalam sebuah panduan manual pada 2006, saat pemerintahan George W Bush. Ia melahirkan istilah-istilah Islamic insurgents, Islamic extremists, dan Islamic subversives (Republika.co.id).

Penggunaan istilah negatif terhadap Islam dan umat Islam ini juga didorong oleh kelompok-kelompok Zionis yang memperkenal-kan diri sebagai ahli kontra-teroris Amerika yang tergabung dalam The Washington Institute of Near East Policy (WINEP). Mereka mengatakan bahwa untuk dapat memerangi teroris hendaknya menggunakan definisi yang jelas.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh lembaga think tank AS Rand Corporation berjudul, “Building Muslim Network,” menyatakan, penting bagi merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan AS di Dunia Islam dengan membuat jaringan yang disebut sebagai Muslim Moderat. Sejalan dengan Rand Coorperation, The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank konservatif Washington DC mendorong AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya untuk terus memberikan beasiswa kepada cendekiawan Muslim agar mereka mendapatkan ‘pencerahan’ tentang Islam, dan kemudian pada masa yang akan datang dapat membawakan Islam yang lebih dekat dengan Barat.

Tindakan Lokal

Dalam memuluskan aksinya tentunya dilakukan tidak hanya dalam tataran pembuatan opini secara global. Pembuatan program langsung di negeri-negeri Muslim pun dilakukan dengan memanfaatkan antek-antek mereka yang loyal.

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Pakar Perbandingan Mazhab Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengemukakan bahwa ada kepentingan materi di balik munculnya berbagai paham liberal di masyarakat. Demi dolar. Itulah kata-kata yang tepat untuk sebuah paham yang mengusung liberalisme. Tangan-tangan asing menyokong para pengusung paham liberal itu di Indonesia untuk kepentingan mereka. Dukungan pihak asing tersebut dilakukan melalui berbagai proyek, seperti pengadaan buku-buku, seminar, lokakarya dan penelitian-penelitian, terutama yang mengusung pemikiran liberal.

Perihal kepentingan uang di balik munculnya pemikiran-pemikiran liberal di Indonesia, dapat dicocokkan dengan sejumlah fakta di lapangan. Pada kata pengantar Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), misalnya, secara gamblang, Tim Pengarusutamaan Gender (TPG) Pimpinan Musdah Mulia mengucapkan terima kasih kepada The Asia Foundation (TAF), sebuah LSM internasional yang acap kali memberikan bantuan dana kepada para NGO lokal. Menurut sejumlah kalangan, sudah barang tentu ucapan terima kasih TPG kepada TAF itu bukan sekadar basa-basi, namun benar-benar ada maksudnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat salah seorang pejabat Departemen Agama yang menyatakan, untuk mengegolkan CLD KHI, The Asia Foundation mengucurkan dana sebanyak enam miliar rupiah.

Soal kucuran dana pihak asing tersebut juga diakui sendiri oleh petinggi Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla. Ia mengaku dapat kucuran dana sebesar 1,4 miliar rupiah pertahun dari TAF untuk tujuan mendorong politik sekular di Indonesia. TAF yang bermarkas di San Fransisco itu merupakan lembaga internasional yang menjadi payung dana bagi pengembangan ide pluralisme, liberalisme, sekularisme dan HAM. Sebagaimana dikutip situs resmi pemerintah AS (usinfo.state.gov), LSM ini memiliki 17 kantor cabang di seluruh Asia. Pada tahun 2003 lalu, TAF mengucurkan bantuan sebesar 44 juta dolar dan mendistribusikan 750 ribu buku dan materi pendidikan yang nilainya mencapai 28 juta dolar di seluruh wilayah Asia.

Dalam rekomendasi Dirjen Binmas Depag untuk Sosialisasi Islam Moderat direkomen-dasikan Pembentukan Yayasan Ahlusunnah wal Jamaah di Banten 5-8 Juli 2003. Ternyata kegiatan tersebut secara terang disponsori The Asia Foundation.

Penutup

Menyatukan berbagai istilah kunci dalam Islam dengan istilah-istilah asing atau melakukan pendefinisian ulang sesuai dengan kepentingan Barat adalah salah satu cara halus dan efektif yang dilakukan orientalis dalam merusak konsep Islam. Istilah Islam, misalnya, dikaitkan dengan istilah radikal. Padahal istilah radikalisme (termasuk terorisme) sendiri masih diperdebatkan.

Oleh karena itu, dalam menanggapi suatu konsep atau istilah yang datang dari luar kita harus selektif dan tidak mudah terprovokasi. Jangan termakan dengan istilah tertentu yang mengandung muatan jahat menyerang Islam. Wallahualam.

Aroma revolusi di kawasan Eropa Timur seakan tidak ada henti. Pergeseran penguasa seakan-akan menjadi isu sentral di kawasan tersebut. Salah satunya adalah di Ukraina. Ukraina baru menuntaskan Pemilihan Umum Februari silam. Victor Yanukovych yang pernah menjabat perdana menteri dan presiden pada tahun 2004 menjadi terpilih menjadi kepala negara yang baru. Muncul spekulasi mengenai arah politik Ukraina di kawasan Eropa Timur.

Negara Strategis

Ukraina adalah negara pecahan Uni Sovyet. Negara yang memproklamasikan diri dari Uni Sovyet tanggal 1 Desember 1991 ini berada di kawasan Eropa Timur. Sesuai namanya Ukraina = perbatasan, negara ini berbatasan dengan Rusia di Timur Laut, Belarusia di Utara, Polandia, Slowakia dan Hongaria di Barat. Rumania dan Moldova di Barat daya dan Laut Hitam di Selatan.

Ukraina luasnya mencapai 603.700 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa menempati posisi strategis karena menghadap Laut Hitam. Laut Hitam adalah bagian dari lautan Mediterania (Laut Tengah) yang menjadi pusat interaksi peradaban sejak zaman Yunani-Romawi kuno, hingga pada Abad Pertengahan sampai masa Perang Dingin. Karena lautan ini menghubungkan tiga benua, Eropa, Asia dan Afrika.

Dengan posisi seperti itu, Ukraina menjadi penghubung Eropa dan Asia, sehingga dapat memengaruhi peta politik global dan keseimbangan regional. Terlebih dengan memiliki jalur jaringan energi khususnya jaringan pipa gas alam maka tidak heran kalau Rusia, Amerika dan Uni Eropa sangat memperhatikan Ukraina yang menurut Cantori Spiegel disebut sebagai intrusive system.

Perspektif Rusia

Rusia memandang Ukraina dengan perhatian yang sangat besar. Secara sosiologis mayoritas penduduk wilayah timur Ukraina menganut aliran Ortodoks dan berbahasa Rusia. Hal ini yang menimbulkan kedekatan Ukraina dengan Rusia. Di sisi yang lain, Rusia memiliki pangkalan armada laut Hitam di Ukraina. Pangkalan Sevastopol merupakan pangkalan yang sangat bersejarah bagi Rusia. Terutama dengan Strategi Air Hangatnya, Rusia pada masa Perang Dingin berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan utama yang tidak beku pada musim dingin, itulah Pangkalan Sevastopol. Sesuai perjanjian akan berakhir pada tahun 2017.

Pasca revolusi Orange di Ukraina pada tahun 2004, hubungan Ukraina dengan Rusia mengalami keguncangan. Keguncangan ini disebabkan langkah pemerintah Ukraina yang berusaha mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa. Kalau betul Ukraina menjadi anggota Uni Eropa maka hal ini merupakan pukulan bagi Rusia yang telah kehilangan negera-negara mitra strategisnya di Eropa Timur. Keguncangan ini juga disebabkan adanya perubahan sikap Ukraina terhadap armada laut Hitam Rusia yang ditempatkan di Sevastopol dan karena perselisihan seputar gas alam.

Maka dari itu Rusia berusaha mengerahkan agen-agennya untuk melakukan penentangan terhadap pemerintahan Yushchenko, terutama di wilayah timur Ukraina dan beberapa daerah lainnya yang loyal ke Rusia. Dan upaya ini berhasil sehingga dalam pemilu terakhir 2010 ini dapat menempatkan pemerintah yang loyal kepada Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan penandatangani sejumlah perjanjian dengan Moskow dalam bidang energi. Pengokohan kerja sama ekonomi dan pengembangan hubungan dalam bidang media, penyebaran informasi, pendidikan, bahasa dan kebudayaan.

Perspektif Amerika Serikat

Dalam pandangan Amerika Serikat, Ukraina memiliki urgensi vital dalam upaya mengepung kawasan pengaruh Rusia. Karena itu, bila Amerika kehilangan pengaruhnya di Ukraina maka pengaruh Rusia akan semakin menguat di Laut Hitam dan Eropa Timur.

Di sinilah bisa dilihat bagaimana Amerika Serikat berupaya menciptakan revolusi Orange yang menghadirkan Yushchenko ke tampuk pemerintahan. Dan terbukti ketika revolusi ini berhasil, maka pada era itu Ukraina menjadi partner strategis dan utama bagi Amerika Serikat.

Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi ke Ukraina yang besarnya menduduki peringkat ketiga setelah Israel dan Mesir. Hal ini dilakukan untuk memutus kebergantungan secara ekonomi kepada Rusia.

Hanya saja karena krisis ekonomi yang dihadapinya, terlebih Amerika Serikat lebih mengonsentrasikan kekuatannya di Irak dan Afganistan, maka tidak bisa memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup bagi Ukraina. Hal inilah yang dimanfaatkan Rusia untuk membalikkan keadaan pasca revolusi Orange.

Perspektif Uni Eropa

Dalam perspektif Uni Eropa, Ukraina adalah dinding pemisah antara Rusia dan Eropa Timur. Setelah Polandia menjadi anggota Uni Eropa dan Rumania serta Bulgaria memenuhi syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa, maka Ukraina menjadi tetangga negara-negara Uni Eropa dan memiliki urgensi yang besar bagi Uni Eropa. Ukraina diharapkan dapat menjadi jembatan antara Rusia dan Eropa pada saat damai (peace). Namun, bila terjadi konflik, maka Ukraina juga bisa dinilai sebagai penyangga bagi keduanya. Selain itu juga, melalui wilayah Ukraina sebanyak 80 persen gas alam Rusia mengalir ke Eropa yang menyuplai seperempat konsumsi gas Eropa. Sehingga dalam konteks energi, Ukraina sangat penting bagi Eropa.

Ukraina dan Kebangkitan Umat Islam

Dari 48 juta penduduk Ukraina, yang Muslim hanyalah 2 juta orang saja. Di sana terdapat sekitar 200-an masjid dan 20-an Islamic centre. Padahal kaum Muslim telah lama menetap di sana selama berabad-abad, pada masa kewalian Tatar Krimea pada abad ke-15 yang merupakan keturunan Turki yang telah menetap sejak abad ke-7. Hanya saja pada abad ke-18 Rusia berhasil menaklukkan kekhilafahan Turki Utsmani dan memburu semua penduduk Muslim sehingga jutaan orang harus meninggalkan Krimea (Ukraina sekarang).

Walaupun jumlah Muslim di sana kini minoritas, upaya untuk membangkitkan umat tidaklah kalah dengan negeri lain. Salah satunya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Ukraina pada tahun 2007 yang menyelenggarakan Konferensi Khilafah dengan tajuk Islam; Kemarin, Hari ini dan Esok. Dengan berbekal fakta kesejarahan, kaum Muslim di sana yang diminoritaskan, berusaha untuk bangkit dan membangkitkan umat, terlebih Ukraina memiliki posisi yang strategis dalam upaya penetrasi Islam ke Eropa. Wallahu’alam

Hampir senada, Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa demokratisasi yang dinamakan reformasi, dalam kenyataannya telah berkembang dan menjelma menjadi kekalutan atau chaos dan anarki. (Koraninternet.com, 25/5/2008). Dengan realitas yang demikian, pantaslah kalau Kwik Kian Gie menyatakan bahwa demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia justru mengancam kedaulatan bangsa.

Demokrasi Mengancam Kepentingan Rakyat

Dalam buku, Apakah Demokrasi Itu?, yang disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, di halaman terakhir ditulis bahwa “Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Sebaliknya, ia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta resiko kegagalan.”

Dengan demokrasi yang tidak menjanjikan apa-apa, jelas keliru kalau kesejahteraan yang menjadi dambaan masyarakat disandarkan pada proses demokratisasi. Pemerintahan SBY yang katanya paling demokratis dibandingkan dengan masa Orde Lama juga Orde Baru ternyata hanya menuai kesengsaraan. Tidak aneh jika pemerintahan sekarang kemudian sering disebut sebagai Pemerintahan Penuh Bencana. Berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat, datang silih berganti dan membuat masyarakat berada dalam kondisi yang penuh beban. Kehidupan ekonomi rakyat tetap terpuruk. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. Penyakit sosial pun bertambah mulai dari kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, hingga bunuh diri.

Sejak awal tahun 2008, masyarakat sudah dihadapkan pada kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok, seperti kedelai. Masyarakat sempat kesulitan mendapatkan tempe dan tahu. Kenaikan harga bahan pangan dan pokok ini telah menggerus daya beli masyarakat.

Angka inflasi bergerak liar. Inflasi pada Januari 2008 meningkat menjadi 1,77%. Angka ini naik cukup tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang besarnya 1,1%. Meski pada Februari 2008 inflasi turun menjadi 0,65%, pada Maret inflasi kembali naik ke angka 0,95%. (Ahluwalia, Inilah.com).

Di Indonesia, alih-alih sistem demokrasi membawa kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah banyak kebijakan-kebijakan yang semakin liberal yang justru menambah kesengsaraan masyarakat. Berbagai kebijakan Pemerintah lebih memihak pasar yang dikuasai para pemilik modal daripada memihak kepentingan rakyat banyak. Contoh gamblang adalah kebijakan menaikkan harga BBM. Alasannya adalah karena standarisasi harga minyak dunia, juga untuk menghapus subsidi barang sekaligus mengalihkannya ke subsidi orang. Padahal yang dilakukan adalah untuk mengundang masuknya investor asing dalam sektor ini. Kebijakan privatisasi di bidang kesehatan dan pendidikan, juga memihak pengusaha (pemilik modal).

Muncul pertanyaan: mengapa penguasa yang ada lebih memilih memuaskan kepentingan pengusaha (korporasi) daripada rakyat? Hubungan erat demokrasi dan negara korporasi mungkin bisa menjawab pertanyaan di atas.

Coorporation State: Akar Penyebab

Sudah diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Biaya besar ini dikeluarkan untuk kampanye yang legal sampai yang ilegal, suap-menyuap, money politics, lobi, bakti sosial atas nama partai dan lain-lain. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Bantuan para pengusaha tentu punya maksud tertentu; paling tidak, jaminan terhadap bisnisnya; bisa juga berharap ditunjuk untuk proyek bisnis Pemerintah. Jadilah elit politik kemudian didikte untuk kepentingan pengusaha.

Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan perusahaan (bisnis) daripada rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, John Perkins dalam bukunya, Confession of an Economic Hit Man, menyebutnya corporatocracy. Intinya, demokrasi yang menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara seperti Indonesia dan menindas mayoritas umat.

Dalam konteks Indonesia, Kwik Kian Gie, doktor ekonomi lulusan Rotterdam, Belanda, menyebutkan bahwa sejak bulan November tahun 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Para pemimpin kita sendiri ketika itu menuntun korporatokrasi mulai beroperasi di Indonesia atas dasar infrastruktur hukum yang dirancang oleh korporasi-korporasi asing. (Koraninternet.com, 25/5/2008).

Kwik menyebutkan pengaruh Mafia Ekonomi sangat kuat dalam pemerintahan Indonesia. Mereka sudah mulai berpengaruh ketika Bung Karno mendirikan KOTOE. Mereka menjadi pemegang kendali mutlak selama zaman Orde Baru. Dalam era Gus Dur, mereka melekatkan diri melalui lembaga-lembaga baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Ekonomi Nasional dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN, yang disponsori dan dipaksakan kepada KH Abdurrahman Wahid oleh kekuatan-kekuatan internasional. Dalam era Megawati mereka kembali sepenuhnya menjadi menteri-menteri yang menguasai dan menentukan kebijakan ekonomi. Dalam era ini telah diambil keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi yang lebih memperburuk dan melapangkan jalan guna pengerukan kekayaan alam Indonesia serta pembenaran atas diobralnya aset nasional kepada swasta, terutama swasta asing, seperti pada kasus penjualan saham Indosat, dan sekarang dalam era SBY, kendali ekonomi semakin kokoh ada pada kekuatan asing. (Koraninternet.com, 25/5/2008).

Bagaimana caranya? Dengan alasan globalisasi, doktrin yang disebarluaskan sebagai suatu keniscayaan sejarah adalah bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari borderless world, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, yang menjadikan suatu negeri tidak boleh memasang pagar apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Kedaulatan negara menjadi sesuatu yang relatif. Dalam konteks ekonomi, Kwik menyebut, sistem lalu-lintas devisa haruslah bebas mengambang total, BUMN harus dijual kepada swasta, sebaiknya swasta asing, karena hanya merekalah yang mampu mengurus perusahaan. Pendeknya, liberalisasi total, globalisasi total, dan ‘asingisasi’ total. Bahkan dengan ungkapan unik, Kwik mengistilahkan slogan propaganda mereka, yang menginginkan penjualan aset-aset Indonesia kepada asing adalah “Apakah A Seng lebih baik daripada Asing?” Bahkan dengan logika simplistis, para ‘pakar ekonomi’ ini membela asing dengan kata-kata “BUMN minta diinjeksi uang oleh Pemerintah, tetapi perusahaan asing membayar pajak kepada Pemerintah.” Kata Kwik Kian Gie, kalimat-kalimat ini berkumandang dalam sidang-sidang kabinet Megawati. (Koraninternet.com, 25/5/2008).

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus. Ini adalah suatu pola, suatu sistem yang ingin diterapkan di seluruh dunia. Globalisasi menjadikan demokratisasi menjadi pilar dari political liberalism dan pasar bebas (market forces) sebagai pilar yang saling menguatkan satu sama lain. Karena itu, demokrasi tidak seiring dengan kesejahteraan, namun seiring dengan penguasaan aset oleh para pemilih modal.

Ambil contoh di Amerika yang sering dianggap banyak orang sebagai negara yang praktik demokrasinya paling maju, sistem politiknya terbuka dan semua orang bebas bicara. Bukankah yang namanya capital (harta) sangat menentukan jalannya sistem pemerintahan di sana? Jangan bermimpi untuk menjadi anggota Senat, Kongres, atau menjadi Presiden kalau tidak punya jutaan dolar; atau paling tidak, ada jutawan yang mem-backing-nya. Tidak bisa dipungkiri, man behind the gun pemerintah Amerika sebenarnya para pemilik modal besar, konglomerat, dan orang-orang kaya, yang bisa menentukan siapa yang harus duduk di kursi penguasa. Munculnya skandal-skandal politik dalam kampanye (money politics) akhirnya tak dapat dihindari. Belum lagi policy mereka terhadap komunitas Indian, orang-orang kulit hitam (negro), keturunan Amerika Latin (hispanik) yang menempatkan mereka pada—meminjam istilah Amien Rais—sub-human, warga kelas dua. Tidak ada persamaan hak dan keadilan bagi mereka. Belum pernah ada sejarahnya pemangku jabatan presiden Amerika berasal dari penduduk asli benua Amerika. Demokratiskah Amerika?

Karena itu, tidak aneh kalau pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clifrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, dalam demokrasi yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, meskipun mayoritas, kaum Muslim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (capital).

Karena itu pula mungkin kita perlu memperhatikan teori yang dilontarkan Huntington mengenai demokrasi. Dia mengatakan bahwa dalam upaya mencapai demokrasi diperlukan prasyarat yang selalu melekat pada dirinya yaitu1:

1. Diperlukannya suatu kemakmuran ekonomi dan diharuskannya sebuah persamaan yang tinggi.
2. Struktur sosial yang kondusif.
3. Lingkungan luar yang terus mempengaruhi terjadinya demokratisasi.
4. Budaya yang mendukung.

Dari sini jelas, keliru mengharapkan kesejahteraan dari demokrasi. Secara teoretis, justru demokrasilah yang membutuhkan kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Syariah untuk Kepentingan Rakyat

Syariah Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam tataran individu, syariah Islam mendidik individu agar bertakwa. Keinginan untuk melakukan pelanggaran syariah akan diminimalkan dengan nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan. Pribadi-pribadi yang salih akan terbentuk dengan keimanan bahwa hidup tidak hanya di dunia, tetapi ada pertanggungjawaban di akhirat yang akan menghisab apa yang dilakukan di dunia.

Dalam tataran sistem, Islam sebagai risalah ilahi yang sempurna akan menjamin kemaslahatan (rahmat) bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh alam.

Dalam konteks kesejahteraaan, Islam membagi bumi Allah dengan kepemilikan individu, masyarakat dan negara dengan tepat sesuai dengan realitas faktanya. Dengan begitu, kebutuhan pribadi dapat dijamin; keinginan untuk menikmati kebahagiaan duniawi juga tetap bisa dilakukan; penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang menjamin hajat hidup orang banyak pun dapat dipastikan dijamin oleh negara.

Islam memberikan jaminan kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis bagi semua warga Negara Islam. Islam memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Masyarakat dipelihara oleh negara hingga menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, kuat dan aman. Pendidikan secara umum diwujudkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang tunduk pada perintah dan larangan Allah Swt., memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir memecahkan segala persoalan dengan landasan berpikir Islami, serta memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekal hidup di masyarakat. Semua diberi kesempatan untuk itu dengan menggratiskan pendidikan dan memperluas fasilitas pendidikan, baik sekolah universitas, masjid, perpustakaan umum, bahkan laboratorium umum. Rasulullah saw. menerima tebusan tawanan Perang Badar dengan jasa mereka mengajarkan baca tulis anak-anak kaum Muslimin di Madinah. Rasul juga pernah mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Qibti Mesir, lalu oleh Beliau dokter itu dijadikan dokter umum yang melayani pengobatan masyarakat secara gratis (Abdurrahman al-Baghdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khilafah; Abdul Aziz al-Badri, Hidup Sejahtera di Bawah Naungan Islam).

Dengan jaminan tersebut, pendidikan, kesehatan dan keamanan sudah dapat dipastikan dijamin oleh negara dengan alokasi pendanaan yang jelas, tanpa perlu lagi persetujuan wakil rakyat yang sarat dengan berbagai kepentingan, baik individu, partai juga para pemilik modal yang haus terhadap harta milik masyarakat.

Jelaslah, syariah Islam adalah jawaban atas krisis dan kebuntuan yang terjadi selama ini. Jika kita ingin mengambil jalan keluar maka kita mesti tunduk dan takut kepada Allah Swt. serta bersungguh-sungguh kembali pada pelaksanaan syariah-Nya. Insya Allah, jalan keluar dan berkah Allah akan segera terbuka. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (QS at-Thalaq [65]: 3).

Allah Swt. juga berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itulah, Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu (QS al-A’raf [7]: 96).

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [H. Budi Mulyana; Dosen FISIP UNIKOM-Bandung]

Catatan Kaki:

1. SP. Huntington, Prospek Demokrasi, dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan, (Jakarta: Erlangga, 1996, cetakan VI), hlm. 81-86.

(1) Ketidakjelasan konsep Polugri.

Secara konseptual, pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah: “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.” Pada dasarnya Polugri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Polugri Bebas-Aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas-aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Polugri-nya selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut. Realitasnya, konsep Polugri Bebas-Aktif tersebut sangat bergantung pada kecenderungan Pemerintah. Pada era Soekarno (1945-1967), pendulum Polugri Bebas-Aktif lebih condong bergerak ke ‘kiri’. Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak berseberangan dengan AS dan sekutu Baratnya. Pada masa Orde Baru (Orba), pendulum itu bergerak ke kanan, karena berkaitan dengan kepentingan nasional yang lebih menonjolkan aspek pembangunan ekonomi yang memaksa RI berpaling ke Barat. Ini karena kebergantungan RI pada industri dan bantuan ekonomi Barat yang dipimpin AS. Dalam aspek keamanan, Australia menempati posisi penting, terutama dalam kaitannya dengan masalah Timor Timur dan Irian Jaya. Pada masa Orba, Timtim menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam Polugri RI. Bulan Mei 1998 terjadi perubahan penting dalam politik Indonesia, yaitu terjadinya peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie. Pada era Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999), kebijakan luar negeri RI praktis tidak banyak mengalami perubahan, karena pada saat itu pun yang ditunjuk menjadi Menlu adalah Ali Alatas, orang yang juga menjadi Menlu pada era Soeharto. Kekuasaan Habibie tidak berlangsung lama. Abdurrahman Wahid muncul sebagai presiden RI ke-4 (Oktober 1999). Tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden, Wahid melontarkan ide pembentukan “Poros Jakarta-Beijing-New Delhi” (sebuah ide yang sempat mengejutkan Barat) serta ingin lebih memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, serta Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Presiden Abdulahman Wahid, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari luar negeri, dengan maksud untuk menarik investor asing ke Indonesia, adalah dengan dicanangkannya “diplomasi ekonomi”. Dalam pidatonya di depan MPR pada tanggal 7 Agustus 2000, ia menyatakan: Upaya pemulihan ekonomi nasional terus kita lakukan dengan mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang besar amat tinggi. Tetapi, ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali. Pengertian diplomasi ekonomi internasional adalah segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan—apabila diperlukan—dengan menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Hampir sama dengan Habibie, kekuasaan Wahid pun tidak berumur panjang. Melalui SI MPR (Agustus 2001), Wahid diturunkan dari kursi kepresidenan, dan ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Di bawah Presiden Megawati (dengan Hassan Wirayudha—seorang diplomat karir—sebagai Menlu), Polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. Presiden berikutnya, Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam implementasi Polugri Indonesia, dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005, memperkenalkan suatu konsep baru: kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Kendati sebenarnya secara konseptual Indonesia telah menggariskan rumusan Polugri-nya, ternyata gaya kepemimpinan seorang presidenlah yang paling menentukan. Dari Soekarno yang kharismatis, Soeharto yang militeristis, Habibie yang realis, Wahid yang kontroversial, Megawati yang pasifis sampai SBY yang banyak tebar pesona; semuanya menunjukkan tidak adanya platform yang jelas dalam pelaksanaan Polugri RI.

(2) Mengekor strategi AS.

Pasca Perang Dingin, konstelasi perpolitikan dunia yang berubah menuntut Indonesia mengubah orientasi Polugrinya. AS yang menjadi satu-satunya negara adidaya semakin mendominasi kancah politik internasional dan memusatkan orientasi politiknya dengan apa yang dinamai sebagai “3 in 1”, yakni: lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi. Isu-isu tersebut pula yang menjadi tren orientasi politik Indonesia. Di sisi lain, terjadinya Peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat telah membawa arah politik internasional ke arah yang lebih didominasi AS. Ketika AS mencanangkan War on Terrorism, maka Polugri Indonesia pun berusaha mendorong munculnya keinginan kuat dari kalangan Islam Indonesia untuk menampilkan Islam yang teduh (rahmatan lil ‘alamin), yang dengan sendirinya memperkuat pengaruh Islam dalam pelaksanaan Polugri Indonesia. Indonesia berusaha turut menghindarkan perbenturan antara Islam dan Barat. Sejak saat itu Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan beraliran Islam moderat. Hal lain, untuk memberikan pengertian bahwa Islam is compatible with democracy, Departemen Luar Negeri juga berusaha merangkul ormas-ormas Islam melalui tokoh-tokohnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antaragama di dunia dan memberdayakan kekuatan Islam moderat di dalam negeri.

(3) Pragmatisme Polugri Indonesia.

Pada awal September 2007, Jubir Kepresidenan Dino Patti Jalal mengatakan, “Presiden selalu mengatakan ekuilibrium, tapi ada istilah lain yang digunakan Presiden: all direction forum policy. Berarti, semua orang kita temani dan dari semua orang kita petik manfaat dari kemitraan atau partnership.” Inilah sebenarnya yang menggambarkan realitas Polugri RI, yaitu pragmatisme. Sikap ini muncul karena Indonesia tidak memiliki kerangka yang ideologis. Pancasila sebagai ideologi negara hanya digunakan sebagai simbol/slogan saja karena rumusannya tidak memenuhi kriteria sebagai suatu ideologi, yakni: selain memiliki landasan filosofis dan konsep-konsep solutif, juga memiliki metode untuk menjalankan konsep-konsep tersebut.

terima kasih
wassalamualikum wr wb