KEKUATAN POLUGRI SEBUAH NEGARA

Saat ini, leverage (daya pengaruh) Indonesia di dunia sangat rendah. Hal inilah yang memunculkan pemikiran bahwa arah politik luar negeri Indonesia patut mendapatkan sorotan. Berbagai kasus yang menyangkut hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, tampaknya kian menumpuk, dari kasus ’dicurinya’ khazanah budaya Indonesia, kasus TKI baik di Timur Tengah dan di Malaysia, adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam berbagai konflik lokal, pengambilan aset-aset milik negara dan rakyat sampai kepada isu terorisme. Kesemuanya itu memunculkan banyak pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri RI.

Ada beberapa alasan mengapa polugri Indonesia dianggap melemah.

(1)   Ketidakjelasan Konsep Politik Luar Negeri

Secara konseptual, pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah: “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.”

Dalam rumusannya, kebijakan luar negeri Indonesia yang dianut adalah polugri bebas aktif. Rumusan ini diambil ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk pertama kalinya mengemukakan prinsip polugri bebas-aktif tersebut di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 2 September 1948. Dalam pidato bersejarah, “Mendayung di Antara Dua Karang”, Bung Hatta mengatakan, “…mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika?” Artinya, Polugri yang dianut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu Polugri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaannya secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 45 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada dasarnya polugri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap polugri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama intemasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disyahkannya Undang–undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan polugri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Realitasnya, konsep polugri bebas aktif tersebut, sangat bergantung kepada kecenderungan pemerintah. Pada era pemerintahan Soekarno (1945-1967), pendulum polugri bebas-aktif lebih condong bergerak ke ‘kiri’. Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak berseberangan dengan AS dan sekutu Baratnya.

Pada masa Orde Baru (Orba), pendulum itu bergerak ke kanan, karena berkaitan dengan kepentingan nasional yang lebih menonjolkan aspek pembangunan ekonomi yang memaksa RI berpaling ke Barat, karena kebergantungan RI pada industri dan bantuan ekonomi Barat yang dipimpin AS. Dalam aspek keamanan, Australia menempati posisi penting, terutama dalam kaitannya dengan masalah Timor Timur dan Irian Jaya. Pada masa Orba, Timtim menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam polugri RI.

Bulan Mei 1998 terjadi perubahan penting dalam politik Indonesia, di mana terjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie. Pada era Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999), kebijakan luar negeri RI praktis tidak banyak mengalami perubahan, karena pada saat itu pun yang ditunjuk menjadi Menlu adalah Ali Alatas, orang yang juga menjadi Menlu pada era Soeharto. 
Kekuasaan Habibie tidak berlangsung lama, dan Abdurrahman Wahid muncul sebagai Presiden RI ke-4 (Oktober 1999). Tidak lama setelah dilantik menjadi Presiden, Wahid melontarkan ide pembentukan ”Poros” Jakarta-Beijing-New Delhi (sebuah ide yang sempat mengejutkan Barat) serta ingin lebih memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, serta Timur Tengah. 

Pada masa pemerintahan Presiden Abdulahman Wahid, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari luar negeri, dengan maksud untuk menarik investor asing ke Indonesia adalah dengan dicanangkannya “diplomasi ekonomi”. Dalam pidatonya di depan MPR pada tanggal 7 Agustus 2000, ia menyatakan:

Upaya pemulihan ekonomi nasional terus kita lakukan dengan mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar amat tinggi. Tetapi ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia, sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali. Pengertian diplomasi ekonomi internasional adalah segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan apabila diperlukan dengan menggunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.

Hampir sama dengan Habibie, kekuasaan Wahid pun tidak berumur panjang. Melalui SI MPR (Agustus 2001), Wahid diturunkan dari kursi kepresidenan, dan ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI. Di bawah Megawati (dengan Hassan Wirayudha—seorang diplomat karier—sebagai Menlu), polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati. 
Presiden berikutnya, Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam implementasi polugri Indonesia, dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya.
Kendati sebenarnya secara konseptual Indonesia telah menggariskan rumusan Polugrinya, namun ternyata gaya kepemimpinan seorang presiden tampaknyalah yang paling determinan. Dari Soekarno yang kharismatis, Soeharto yang militeristis, Habibie yang realis, Wahid yang kontroversial, Megawati yang pasifis sampai SBY yang banyak tebar pesona. Kesemuanya menunjukkan tidak adanya platform yang jelas dalam pelaksanaan polugri RI. 

 

(2)   Mengekor Strategi AS

Pasca Perang Dingin, konstelasi perpolitikan dunia yang berubah, memuntut Indonesia juga mengubah orientasi polugrinya. Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya.

AS yang menjadi satu-satunya negara adidaya semakin mendominasi dalam kancah politik internasional dan memusatkan orientasi politiknya dengan apa yang dinamai sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi. Maka isu-isu tersebut pula yang juga menjadi trend orientasi politik Indonesia.

Di sisi lain, terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat telah membawa arah politik internasional ke arah yang lebih didominasi AS. Ketika AS mencanangkan War on Terrorism maka polugri Indonesia pun berusaha mendorong munculnya keinginan kuat dari kalangan Islam Indonesia untuk menampilkan Islam yang teduh (rahmatan lil ‘alamin) yang dengan sendirinya memperkuat pengaruh Islam dalam pelaksanaan polugri Indonesia. Indonesia berusaha turut menghindarkan perbenturan antara Islam dan Barat. Sejak saat itu Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan beraliran Islam moderat.

Hal lain, untuk memberikan pengertian bahwa Islam is compatible with democracy, Departemen Luar Negeri juga berusaha untuk merangkul ormas-ormas Islam melalui tokoh-tokohnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antaragama di dunia dan memberdayakan kekuatan Islam moderat di dalam negeri.

Contoh lain yang menjadi indikasi bahwa terdapat kecenderungan bahwa Indonesia membebek kepada Amerika adalah ketika secara berturut-turun datang kunjungan dua petinggi AS ke Indonesia, yaitu Menlu AS Condoleeza Rice (14-15 Maret 2006) dan Menhan AS Donald Rumsfeld (6 Juni 2006), sama-sama berupaya untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (PSI). Melalui PSI, AS akan menjelma menjadi polisi yang paling berwenang untuk mengawasi lautan yang berada dalam teritorial Indonesia, padahal Indonesia adalah negara kelautan. Kunjungan Rice tersebut juga disinyalir terkait dengan proses joint operating agreement (JOA) saat itu tentang pengelolaan Blok Cepu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau ternyata akhirnya pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas itu kepada ExxonMobil.

Dari sini juga, maka dapat dimengerti mengapa Indonesia secara terbuka memberikan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomor 1747. yang intinya, menjatuhkan sanksi kepada Iran dengan alasan memiliki senjata nuklir. Dalam wawancaranya dengan salah satu radio terkenal di Jakarta (30/3/2007), Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengakui bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditilpun oleh Presiden AS George W. Bush tiga hari sebelum voting resolusi. Bagaimanapun, pembicaraan langsung dua kepala negara tersebut tidak akan lepas dari persoalan penjatuhan sanksi kepada Iran. Itulah pula sebabnya, mengapa pemerintah Indonesia tidak berani menolak atau sekedar abstain dalam resolusi tersebut.

 

(3)   Kerangka Sistem Internasional

Sebagai warga dunia, maka sudah menjadi hal yang lazim bagi Indonesia untuk ikut dalam percaturan internasional. Hingga saat ini saja, Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota lebih dari 200 organisasi internasional. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar kontribusi Indonesia dalam percaturan internasional?

Dalam kerangka sistem internasional, menurut Menlu Hasan Wirayuda, tumpuan atau the corner stone polugri RI adalah ASEAN. Kedua, adalah dengan negara-negara sekitar di luar lingkaran pertama, yakni India, Cina, Jepang, Korea, Papua New Guinea (PNG), Australia, dan New Zealand. Berikutnya adalah negara-negara yang memiliki pengaruh secara internasional seperti AS, negara-negara Eropa dan Rusia.

Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN, yang dideklarasikan pada 1967 di Bangkok, Thailand. Sejak itu, Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting di antara negara anggota ASEAN lainnya, bahkan Indonesia juga memainkan peran yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar hubungan yang harmonis di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring dengan berakhirnya pemerintahan rezim Soeharto dan merebaknya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda kawasan ini, Indonesia berangsur-angsur kehilangan perannya di dunia internasional, khususnya dalam konteks pengaruhnya di dalam ASEAN.

Perubahan-perubahan dalam tata hubungan intemasional yang kini dihadapi polugri Indonesia diwarnai oleh sejumlah kecenderungan global yang fundamental, yaitu:

1.      tampilnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya politik-militer satu-satunya di dunia yang bersumbu pada kekuatan-kekuatan politik-ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur;

2.      arus globalisasi dan interdependensi semakin menguat, serta adanya saling keterkaitan antara berbagai masalah-masalah global, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya;

3.      semakin menguatnya peranan aktor non-pemerintah dalam percaturan internasional atau multi-track diplomacy dalam hubungan internasional;

4.      semakin menonjolnya masalah-masalah transnasional, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, good governance, dan lingkungan hidup dalam agenda internasional.

Terlebih, runtuhnya Blok Timur telah menempatkan pihak Barat pada posisi sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat mendominasi berbagai organisasi dan forum internasional. Doktrin polugri negara-negara Barat, seperti: democratic peace (AS), ethical foreign policy (Inggris), humanitarian intervention, mencerminkan gejala intervensionis yang kuat dan cenderung meremehkan faktor kedaulatan nasional. Indonesia sendiri dewasa ini sering bersenggolan dengan gejala internasionalisme baru ini dalam segala bentuk dan berbagai gradasi tekanan, terutama dalam praktek demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengaruh Internasionalisme baru ini tidak hanya dijelmakan oleh negara-negara Barat di forum-forum multilateral, namun juga dalam menghadapi masalah-masalah khusus dalam negeri suatu negara seperti Myanmar, Timor-Timur, Irak dan lain sebagainya.

Dominasi pihak Barat atas masyarakat dunia kini dipertahankan melalui dua cara utama. Pertama, melalui upaya penentuan topik pembahasan agenda (agenda setting) dalam seluruh organisasi/forum internasional yang masih dapat dipengaruhinya. Kedua, melalui kekuatan ekonomi-perdagangan dan pengaruh dalam sistem moneter dunia, pihak Barat mampu mengupayakan agar negara-negara lain yang bergantung kepada kekuatan ekonomi-perdagangan tersebut dapat dipengaruhi agar bersikap sesuai yang diinginkan pihak Barat, baik dalam memenuhi agenda internasional yang ditentukan sendiri oleh pihak Barat maupun dalam kaitan bilateral dengan negara donor.

 

(4)   Pragmatisme Polugri Indonesia.

Pada awal September 2007, Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Jalal mengatakan: “Presiden selalu mengatakan ekuilibrium, tapi ada istilah lain yang digunakan presiden, all direction forum policy. Berarti semua orang kita temani dan dari semua orang kita petik manfaat dari kemitraan atau partnership“. 

Inilah sebenarnya yang menggambarkan realitas polugri RI, yaitu pragmatisme. Sikap ini muncul karena Indonesia tidak memiliki kerangka yang ideologis. Pancasila sebagai ideologi negara hanya digunakan sebagai simbol / slogan saja karena rumusannya tidak memenuhi kriteria sebagai suatu ideologi yang selain memiliki landasan filosofis, konsep-konsep solutif namun juga memiliki metode untuk menjalankan konsep-konsep tersebut. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar polugri Indonesia menjadi kuat?

 

SUMBER KEKUATAN POLUGRI NEGARA

Kuat lemahnya polugri suatu negara dilihat dari pengaruh negara tersebut dalam kerangka sistem internasional. Banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat pengaruh polugri suatu negara dalam percaturan politik internasional.

William D. Coplin misalkan menyebutkan bahwa faktor perilaku pengambilan keputusan, politik dalam negeri, ekonomi dan militer, pola interaksi menjadi faktor yang penting dalam menentukan pengaruh polugri suatu negara. lain halnya dengan Gregory A Raymon yang melihat bahwa salah satu yang turut menentukan karakteristik Polugri suatu negara adalah goals (tujuan) dari Polugri yang dianut. Goals ideologis adalah promotion of values (propaganda nilai-nilai yang dianutnya). goals keamanan adalah integritas teritorial, independensi politik dan physical survival. Goals kesejahteraan adalah kemakmuran, pembangunan ekonomi dan kesinambungan. Sedangkan tujuan prestise dapat berupa pengakuan, status, respek dan penghormatan. Dan tujuan material dapat berbentuk power, ekspansi teritorial dan akses ekslusif.(1987: 102-103)

 

(1) Basis Ideologi

Orientasi polugri menyangkut salah satu komponen output polugri. Komponen lainnya adalah keputusan dan tindakan.

Orientasi adalah cara elit polugri sebuah negara mempersepsikan dunia dan peran negaranya di dunia. Holsti mendefinisikan orientasi sebuah negara sebagai “sikap umum (sebuah negara) dan komitmen terhadap lingkungan eksternal, strategi fundamental untuk mencapai tujuan domestik dan tujuan serta aspirasi eksternal dan untuk menghadapi ancaman yang ada.” Ia mendefinsikan tiga orientasi yakni isolasi, nonblok dan koalisi. Orientasi ini biasanya stabil. Perubahan berlangsung jika terjadi peralihan radikal struktur politik domestik, keseimbangan regional dan sistem global.

 

(2) Basis Politik Dan Ekonomi,

George F Kennan dalam Coplin menyebutkan pentingnya memahami dampak politik dalam negeri terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri (1992;73). Disinilah pentingnya memahami keberadaan policy influencers. Coplin menyebutkan setidaknya ada 4 tipe influencers (1) partai (2) birokrasi (3) kepentingan (4) massa

Sedikitnya ada tiga persoalan besar yang dihadapi negara berkembang dalam melaksanakan polugrinya. Pertama, dilema bantuan dan independensi. Negara Dunia Ketiga mengalami dilema anara memiliki bantuan luar negeri atau mempertahankan independensi nasional. Kedua, dilema sumber-sumber dan tujuan yang lebih menekan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Dilema ini menyangkut kemampuan para pengambil kebijakan mengejar tujuan di tengah realisme kemampuan negaranya. Keempat, dilema keamanan dan pembangunan yang merupakan versi modern dari debat lama “senjata atau roti”. Sejumlah pakar menilai polugri terutama merupakan proses atau aktivitas yang tujuan utamanya adalah mobilisasi sumber-sumber eksternal demi pembangunan masyarakat.

Di Era menkantilisme (perniagaan), kekuatan ekonomi suatu negara pun menjadi faktor yang mendukung kuatnya Polugri suatu negara. Menurut Coplin ada dua hal yang menjadi ukuran kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara (1) kapasitas produksi dan jasa serta (2) ketidak bergantungan relatif kepada perdagangan dan finansial internasional.

Para ekonom Barat telah mengembangkan konsep gross national product (GNP) untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Dengan konversi GNP kepada mata uang, maka dapat dibandingkan kekayaan (GNP) suatu negara dengan negara lain. Namun kekayaan ini tidak menunjukkan kemakmuran suatu negara karena harus dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Maka dikenal konsep GNP per kapita untuk menggambarkan tingkat kemakmuran rakyat suatu negara dibandingkan dengan negara lain.

Selain itu, berikutnya adalah faktor ketidakbergantungan relatif kepada perdagangan dan finansial internasional. faktor ini diukur dari semua transaksi luar negeri, termasuk pembelian dan penjualan dari dan ke luar negeri, investasi luar negeri, pengeluaran militer di negara lain dan pengeluaran dan penerimaan lainnya membentuk neraca pembayaran. Dari sini, dapat diklasifikasikan sejauh mana suatu negara mampu menjaga keseimbangan neraca pembayarannya.

Negara-negara yang dihadapkan kepada kesulitan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran negaranyaa berpotensi mengundang intervensi moneter internasional baik dalam bentuk negara lain maupun dalam bentuk organisasi internassional seperti IMF

Disinilah pentingnya bahwa perekonomian suatu negara harus kuat, terutama tidak bergantung kepada bantuan luar negeri yang justru akan mengakibatkan secara politik dapat dikooptasi oleh kepentingan negara kreditor (kasus bantuan IMF yang mensyaratkan perubahan beberapa perundangan)

 

(3) Basis Militer.

Coplin menyebutkan setidaknya ada tiga aspek kekuatan dan kelemahan militer di dunia dewasa ini (1) kapasitas relatif negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer pada tiga tingkat yang berbeda; nuklir, konvensional dan subversif (2) tingkat kebergantungan negara-negara pada sumber-sumber luar negeri untuk perlengkapan militer (3) ketidakstabilan dalam negeri mempengaruhi kemampuan militer.

Ada 3 kriteria terpenting dalam kekuatan militer (1) jumlah pasukan (2) tingkat pelatihan (3) sifat perlengkapan militer

Dalam kasus Indonesia, Prof Dr Yahya A. Muhaimin menyatakan, kekuatan pertahanan Indonesia hingga saat ini masih jauh dari kebutuhan standar minimal, baik dari segi anggaran maupun jumlah personilnya. Dampaknya, TNI cukup kesulitan untuk menjaga dan mengamankan seluruh wilayah RI baik dari ancaman asing maupun dari dalam.

Jumlah personil TNI pada 2004, hanya 346 ribu. Angka itu, jelas sangat tidak sebanding dengan luas wilayah RI dan besarnya penduduk Indonesia. Selain jumlah personil, anggaran untuk pertahanan Indonesia juga sangat kecil dibanding Negara lain. Tahun 2002, sebesar Rp 12,7 triliun atau 3 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Tahun 2004, naik cukup signifikan yaitu sebesar Rp 21,4 triliun. Dengan jumlah anggaran yang begitu minimal, tidak mungkin dapat mengembangkan postur pertahanan Indonesia yang kuat, baik untuk segi kondisi personil TNI maupun untuk mutu dan kemampuan perlengkapan pertahanan. Dari segi peralatan, Indonesia juga sangat jauh tertinggal dari Singapura yang memiliki wilayah jauh lebih kecil. TNI AD hanya memiliki tank ringan sebanyak 275 jenis AMX-13, 15 buah PT-76, 60 Scorpion-90, 69 Saladin, 55 ferret dan 18 VBL, Singapura memiliki 100 tank jenis centurion MBT dan 350 tank AMX-13-SM1, 22 AMX-10.

Disinilah dapat dimengerti mengapa kemudian Polugri Indonesia kadang dianggap lemah, terlebih kalau harus berhubungan dengan kekuatan militer. ingat kasus Sipadan-Ligitan, manuver pesawat Australia dan kapal selam AS.

Hal yang penting juga adalah kebergantungan kepada peralatan militer luar. Ketika AS mengembargo Militer Indonesia (1999) muncullah kesulitan dalam pemenuhan kekuatan minimal (minimum essential force) yang dibutuhkan TNI, berbagai pesawat tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) terpaksa ”digudangkan”, mobilitas pasukan, khususnya Angkatan Darat (AD), menjadi amat terbatas karena kekurangan suku cadang alat transportasi.

 

POLITIK LUAR NEGERI DAULAH KHILAFAH:

(1) Basis Ideologi,

Aqidah Islam ‘Laa ilaha illa Allah, Muhammad rasulullah’ telah menjadi asas bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan oleh kaum muslimin, menjadi pandangan hidup yang khas, menjadi asas dalam menyingkirkan kedzaliman dan menyelesaikan perselisihan, menjadi asas dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, menjadi asas bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan, menjadi asas dalam membangun kekuatan militer, menjadi asas dalam politik dalam dan luar negeri.

Hal diatas menunjukkan bahwa Khilafah Islam adalah negara yang dibangun dan berdiri diatas landasan mabda (ideologi). Dijadikannya aqidah Islam sebagai asas negara dan kekuasaan bukan sekedar formalitas atau simbol saja. Melainkan harus tampak dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat dan negaranya. Oleh karena itu negara Khilafah tidak membiarkan (mentolerir) seluruh bentuk pemikiran maupun hukum /perundang-undangan kecuali terpancar dari aqidah Islam.

Islam telah membagi dunia ini menjadi dua, yaitu darul Islam (Daulah Islamiyah) dan darul kufur. Daulah Islamiyah (negara Islam) adalah negara yang satu, yang wajib mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Pengembanan dakwah Islam adalah asas polugri bagi Daulah Islamiyah. Inilah yang menjadi landasan dibangunnya hubungan Daulah Islamiyah dengan negara-negara lain.

 

(2) Thoriqoh Polugri,

Daulah Islamiyah wajib mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan metoda yang telah dijalankan oleh Rasulullah saw., yaitu jihad fi sabilillaah. Sabda Rasulullah SAW:

»أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَاِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اْلإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ«

“Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka mengakuinya maka darah dan harta mereka terpilihara dariku, kecuali dengan yang hak, jika melanggar syara”

 

Dakwah Islam ke luar negeri yang dilakukan Daulah Islamiyah melalui jihad menunjukkan bahwa asal dari hubungan luar negeri Daulah Islamiyah dengan darul kufur (negara-negara kafir) adalah al-harb (perang). Kondisi perang—baik muhâriban hukman atau muhâriban fi‘lan—ini menjadi basis hubungan luar negeri sampai darul kufur tunduk pada pemerintahan Islam dan sampai umat manusia dibiarkan menganut apa yang mereka yakini tanpa ada paksaan atau tekanan. Pemahaman ini adalah pemahaman para fukaha dan kaum Muslim terdahulu (Lihat: al-Mughni, jld. 8/345; al-Mabsûth, jld. 10/2; al-Umm, jld. 3/160; Bidâyah al-Mujtahid, jld. I/308).

Titik-tolak Daulah Islamiyah untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia melalui jihad bermakna bahwa negara menjadikan peperangan (al-harb) sebagai asal dalam (menjalin) hubungannya dengan negara lain. Meskipun demikian, bukan berarti Daulah Islamiyah harus selalu menyulut api peperangan secara terus-menerus dengan seluruh negara yang ada di dunia meskipun negara-negara tersebut memusuhi Islam dan melakukan konspirasi melawannya. Sebab, kadangkala negara Islam tidak memiliki kemampuan untuk berperang karena sebab-sebab tertentu, seperti tidak adanya kondisi yang tepat untuk berperang, atau karena negara sedang memfokuskan peperangan di medan (perang) lain. Bahkan, kadangkala negara terpaksa menghentikan peperangan karena satu keadaan atau beberapa keadaan. Meskipun demikian, aktivitas jihad fi sabilillah yang dilakukan Daulah Islamiyah tetap melalui prosedur syariat, sebagaimana yang dikandung di dalam Hadis Nabi saw. berikut:

أَدْعُهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَىالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اْلمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى اْلمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ اْلمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى اْلمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِيْ الفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ اْلمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ اْلجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ

Ajaklah mereka ke jalan Islam. Apabila mereka menerima seruanmu itu maka terimalah hal itu dari mereka dan hentikanlah peperangan. Kemudian, ajaklah mereka untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Muhajirin. Beritahukan kepada mereka, bahwa jika mereka menerima hal itu maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Muhajirin. Jika mereka menolak untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Islam maka beritahukan kepada mereka, bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab Badwi dari kaum Muslim, yaitu diterapkan hukum Allah atas mereka sebagaimana diterapkan atas kaum Muslim, dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari fai’ dan ghanîmah, kecuali jika mereka turut berjihad dengan kaum Muslim. Apabila mereka menolaknya maka pungutlah atas mereka jizyah. Jika mereka menerima hal itu maka janganlah engkau memerangi mereka. Namun, apabila mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. (HR Muslim dan Ahmad, dengan lafal Muslim).

Dengan kata lain, sebelum melakukan perang (jihad fi sabilillah), Daulah Islamiyah terlebih dahulu menawarkan beberapa alternatif: (1) Memeluk Islam; (2) Bergabung dan tunduk terhadap Daulah Islamiyah serta bagi ahl adz-dzimmah diberi kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing dengan membayar jizyah; (3) Jika dua pilihan tersebut ditolak, berarti secara syar‘î, Daulah Islamiyah berhak memerangi mereka dengan jihad fi sabilillah.

Itulah yang Rasulullah saw. tunjukkan kepada kita melalui aktivitas beliau dengan mengirimkan belasan utusan kepada para raja maupun kaisar di darul kufur. Isi surat yang disampaikan kepada para raja tersebut menunjukkan ajakan Rasulullah saw. untuk memeluk Islam atau—jika mereka menolak— bersedia tunduk di bawah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah (sebagai tanda ketundukan mereka terhadap Daulah Islamiyah). Jika dua pilihan tersebut mereka tolak, Daulah Islamiyah secara syar‘î berhak melakukan futuhat (invansi terbuka) untuk menghancurkan penghalang-penghalang fisik bagi sampainya Islam kepada penduduk darul kufur tersebut. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa futuhat Islam ke negara Persia (wilayah Iran dan Irak), Romawi (wilayah Syam), maupun Mesir didahului oleh ajakan untuk memenuhi dua alternatif tersebut.

 

(3) Strategi Polugri.

Rasulullah saw. telah melakukan langkah-langkah strategis dan taktis, yakni membuat perjanjian dengan sebagian kabilah dan memerangi sebagian lainnya. Itu dilakukan tatkala beliau menandatangani Perjanjian Hudaibiyah agar dapat berkonsentrasi untuk memukul kekuatan Yahudi yang masih bercokol di Khaibar serta senantiasa mengancam eksistensi dan kepentingan Daulah Islamiyah. Demikian juga ketika beliau mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di seputar wilayah Quraisy agar dapat terfokus menyerang Quraisy. Orang yang mengikuti sirah Rasulullah saw. akan melihat bahwa beliau pertama-tama mengikat perjanjian gencatan senjata dengan kabilah-kabilah di sekitar Quraisy untuk memukul Quraisy. Setelah itu, beliau membuat perjanjian dengan Quraisy untuk memukul Khaibar. Setelah Quraisy dapat dikunci posisinya, beliau mempersiapkan serangannya untuk memukul Romawi yang merupakan negara adidaya di dunia saat itu. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Dengan itu, Rasulullah saw. mampu mengangkat pamor Daulah Islamiyah; dari negara yang bersifat lokal menjadi negara yang menyaingi negara-negara besar. Semua itu dilakukan dalam rangka mengemban dakwah Islam yang memang wajib beliau kembangkan.

Rasulullah saw. juga membuat berbagai perjanjian sebagai cara untuk memecah-belah kekuatan musuh, seperti yang terjadi pada Perang Ahzab. Rasulullah saw. telah bersiap-siap untuk memerangi mereka seluruhnya. Setelah pengepungan atas Madinah berlarut-larut, beliau berniat untuk mengikat perjanjian dengan sebagian kabilah. Akan tetapi, sikap Sa‘ad bin ‘Ubadah dan Sa‘ad bin Mu‘adz membuat Rasulullah saw. mengurungkan perjanjian tersebut. Beliau kemudian bersiap untuk memerangi seluruh kabilah sekaligus sampai Allah memenangkan beliau dengan kemenangan yang didukung oleh-Nya.

 

Box: Kejayaan politik luar negeri Daulah Khilafah.

 

Referensi:

RIZA SIHBUDI – Politik Luar Negeri RI Mau ke Mana? – Sinar Harapan 2002

Iyad Hilal, MA Memahami POLITIK LUAR NEGERI Daulah Islamiyah

One response to “KEKUATAN POLUGRI SEBUAH NEGARA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s